5 langkah kontroversial Daendels dalam menjalankan tugasnya di Indonesia

Pada akhir abad ke-18 terjadi perubahan di Eropa yang berpengaruh terhadap jajahan Belanda di Indonesia. Atas bantuan Prancis, Partai Patriot Belanda berhasil merebut dan membentuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru itu disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Pemerintahan republik Bataaf menjadi bawahan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.

Napoleon Bonaparte membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda) untuk menggantikan Republik Bataaf. Napoleon kemudian mengangkat adiknya yang bernama Louise Bonaparte untuk menjadi penguasa Belanda.

Untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Louise Bonaparte mengirimkan seorang ahli militer Belanda yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai Gubernur Jenderal. Kedatangan Daendels ke Pulau Jawa bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.

Ahli militer Belanda Herman Willem Daendels atau yang akrab dipanggil Daendels mengambil langkah-langkah yang kontorversial. Adapun langkah-langkah yang diambil Daendels ada 5, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan.

2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.

3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.

4. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

5. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

Langkah-langkah yang di ambil Daendels tersebut tentunya sangat menyengsarakan rakyat Indonesia kala itu. Karena untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut banyak mengorbankan jiwa dan raga rakyat.

Misalnya pembangunan jalan raya dari Anyer, wilayah Jawa Barat bagian barat hingga Panarukan, wilayah Jawa Timur bagian timur. Tentunya pembangunan jalan sepanjang itu menggunakan tenaga dari rakyat, betapa lamanya, betapa jauhnya.

Namun, betapapun kuatnya kekuasaan Daendels di Indonesia, pada saatnya kekuasaannya pun berakhir. Mengapa? Berikut 3 penyebab utama berakhirnya kekuasaan Daendels di Indonesia :

1. Kesewenangan Daendels terhadap raja-raja di Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan terhadap kekuasaannya.
2. Penyelewengan kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
3. Keburukan sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan.

Pada tahun 1811, Louis Bonaparte menarik Daendels kembali ke Belanda. Kedudukan Daendels di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssen.

Namun, kekuasaan Inggris di Indonesia saat itu semakin kuat. Janssen pun gagal menghadapi serangan Inggris. Akhirnya Belanda menyerah kepada Inggris yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) pada tahun 1811. Adapun isi Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang dapat anda baca di artikel VOC bangkrut dan Kapitulasi Tuntang. Semoga menjadikan catatan sejarah masa penjajahan Belanda yang begitu kejam dan bengis tak berperikemanusiaan.