Perkembangan Islam di Brunei Darussalam

Perkembangan Islam di Brunei Darussalam - Perkembangan Islam di Brunei tidak bisa terlepas dari Indonesia yang mayoritas bermadzab Syafi'i. Hal itu terlihat dari madzab resmi negara tersebut, yaitu madzab Syafi'i. Pengaruh yang nyata terhadap negara Brunei adalah perkembangan Islam yang terjadi di Kalimantan seperti telah dijelaskan pada artikel sejarah Islam sebelumnya. Selengkapnya baca di : Masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi

Bagi muslim Brunei, hukum Islam sangat berpengaruh, terutama hukum keluarga yang bersumber pada madzab Syafi'i (tiga madzab sunni lainnya setelah disetujui oleh sultan, tradisi kuno, dan tradisi Melayu).

Selain itu, secara fakta sejarah negara Brunei adalah jajahan Inggris yang memberikan pengaruh besar terhadap konstitusi negara yang dibuat pada tahun 1959 dipengaruhi oleh Inggris dengan sistem common law, terutama sistem peradilan yang mengadopsi sistem Inggris sejak tahun 1955.

Masjid Emas Brunei Darussalam

Pengaruh ini tidak hanya pada konstitusi negara, tetapi pada konstitusi atau undang-undang hukum Islam sampai Brunei merdeka secara penuh dari Inggris pada tahun 1984. Hal ini terungkap dalam Wikipedia : Free Encyclopedia, bahwa :

"Selama kurun waktu abad ke-5 dan ke-16, negara Brunei menguasai kepulauan Borneo dan beberapa pulau Kalimantan dan Filipina. Ekspansi Eropa yang datang dari Spanyol dan Belanda, sejak abad ke-16 mencaplok sebagian wilayah Brunei.

Pada abad ke-19 Brunei mencari bantuan ke Inggris dalam mempertahankan sebagian wilayah tersebut. Sampai akhirnya beberapa bagian negara Brunei dikuasai dan diatur oleh Inggris yang diformalkan pada tahun 1906.

Konstitusi negara ditegakkan pada tahun 1959 yang memberikan izin pengaturan secara internal dan menetapkan lembaga legislatif yang diatur oleh Inggris. Persetujuan berakhir pada tahun 1971 bahwa Brunei bebas dari protokoler Inggris sampai negara tersebut merdeka pada tahun 1984".

Silahkan baca selengkapnya : Tentang negara Brunei Darussalam

Meskipun demikian, ketentuan hukum Islam yang mulai diundangkan pada tahun 1912 antara Brunei Darussalam dan Inggris dengan nama The Mohammedan Laws Enactment 1912, didasarkan pada kedua tradisi negara tersebut dan hukum Islam.

Selanjutnya, diikuti dengan The Mohammedan Marriage and Divorce Enactmen 1913 yang mengatur tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian melalui hakim pengadilan. Kedua undang-undang tersebut tidak berlaku lagi diganti dengan The Brunei Religious Councils, Kathis Courts and State Customs Enactmen 1955 dan beberapa perubahannya sampai sekarang.

Demikian sejarah Perkembangan Islam di Brunei Darussalam yang dapat kami sampaikan, semoga menuai manfaat dan menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.

Read more ...

Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau

Setelah sebelumnya telah kita bahas Perkembangan Islam di Malaka, kali ini akan diulas tentang Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau. Isa-sisa kerajaan Sriwijaya ditumpas oleh Majapahit. Sejumlah pangeran dan prajurit melarikan diri ke berbagai wilayah Melayu. Di Pulau Jolo terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Baguinda.

Menurut satu riwayat sejarah, seorang Arab yang melakukan perjalanan dari Sumatra ke Kalimantan menikahi seorang anak percampuran raja Baguinda pada tahun 1450 Maehi. Setelah itu, semua sultan Sulu menyatakan diri sebagai keturunan dari sultan pertama.

Islam yang berkembang di Sulu dan Filipina Utara dibawa oleh para pedagang dan da'i Malaka, sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuk kesultanan Islam di Filipina telah ada perkampungan muslim tahun 1514 M.

Pada tahun 1511 M, pusat perdagangan Islam (Malaka) jatuh ke tangan Portugis. Anggota keluarga kerajaan melarikan diri ke berbagai daerah untuk mengungsi. Setelah Malaka jatuh, Brunei muncul sebagai pusat perdagangan bagi umat Islam tahun 1520 M.

Sultan Muhammad yang berkuasa di Brunei didukung oleh saudaranya di Johor, Ahmad. Sultan yang berkuasa berikutnya adalah Nakoda Ragam dengan gelar Sultan Bolkiah. Pada zamannya, Brunei berkembang dan angkatan perang dibentuk.

Pada tahun 1565 M, Spanyol menaklukkan Filipina dan penganut Katholik. Dalam melakukan perluasan kekuasaan di Filipina, Spanyol mendapat perlawanan dari tiga kesultanan Islam, yaitu : Sulu, Maguindanan, dan Bayan. Sejak itu, Islam tidak melakukan gerakan senjata (1973 - 7976) yang memaksa Manila menandatangani perjanjian perdamaian yang terkenal dengan nama Perjanjian Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi Moro.

Pemerintah Filipina tidak bisa mematuhi Perjanjian Tripoli, sehingga pada tahun 1977, terjadi lagi perang antara muslim dengan pemerintah. Nur Misuari mendapat tantangan dari fraksi lain, ayitu Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang konservatif dan kelompok reformis MNLF (MNLF-RG) yang modernis.

Pada zaman Corozon Aquino, Manila gagal meneruskan negoisasi yang berpijak pada perjanjian Tripoli. Akan tetapi, pemerintah berjanji akan memberikan otonomi terbatas kepada Moro. Meskipun demikian, MNLF telah menarik diri dari negoisasi dan bahkan menyerukan kepada fraksi-fraksi Moro lainnya.

Read more ...

Perkembangan Islam di Malaka

Perkembangan Islam di Malaka - Islam berkembang di Malaka yang merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Parameswara. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Syah setelah menikah dengan saudara perempuan Raja Samudera Pasai.

Muhammad Iskandar Syah diganti oleh Muhammad Syah yang berkuasa mulai tahun 1424 sampai 1444 Masehi. Selanjutnya Muhammad Syah diganti oleh Abu Sa'id yang berkuasa dari tahun 1444 sampai 1445 Masehi, dan Abu Sa'id digantikan oleh Sultan Muzhaffar Syah yang berkuasa dari tahun 1445 sampai 1459 Masehi.

Pada zaman Sultan Muzhaffar Syah, agama Islam disebarkan secara langsung oleh raja atau sultan, sehingga mengalami perkembangan yang pesat dan mampu menguasai perdagangan di Malaka.

Ibu kota kerajaan Malaka adalah Johor yang sekarang termasuk wilayah negara Malaysia. Untuk mengetahui letak kota Johor silahkan baca artikel : Peta Negara Malaysia, dan jika ingin lebih lanjut mengetahui negara Malaysia silahkan baca : Tentang Negara Malaysia

Pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka, sehingga mengurangi peran Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kemudian Ibu kota Malaka dipindahkan dari Johor ke Kepulauan Riau untuk mengakomodasikan kepentingan bangsa Aceh.

Kemudian Aceh menggantikan peran Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan memiliki pemerintahan sendiri yang kuat. Selanjutnya mengenai kerajaan Islam ini bisa anda baca di artikel sejarah : Kerajaan Islam Aceh

Peta Malaka

Berikut kami sertakan peta Malaka yang mungkin bermanfaat bagi anda.

Demikian sekilas pembahasan mengenai sejarah Perkembangan Islam di Malaka, semoga menjadi catatan sejarah Islam di Nusantara.

Read more ...

Islam zaman Demokrasi Terpimpin

Islam zaman Demokrasi Terpimpin - Terjerembabnya Kabinet Parlementer (saat itu Kabinet Ali II) mengakibatkan politik di Indonesia masa krisis. Hal ini terjadi bersamaan dengan bergulirnya Demokrasi Terpimpin Bung Karno. Dalam masa krisis ini perjuangan parpol Islam beralih dari Politik Praktis ke Politik Ideologi.

Yang dimaksud Demokrasi Terpimpin menurut pemerintah (Bung Karno) adalah demokrasi murni yang berdasarkan suatu ideologi yang memimpin dengan menentukan tujuan serta cara mencapainya. Dari batasan tersebut dapat dipahami kata "Demokrasi" dan "Terpimpin", dua kata yang bersifat komplementer.

Terpimpin berarti ada seorang pemimpin yang memimpin dalam rangka demokrasi. Dalam praktiknya, kata terpimpin lebih dominan dan dapat menggusur kata demokrasi itu sendiri. Pada saat itu, sempurnalah tiga wewenang negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) berada dalam satu genggaman kekuasaan Soekarno.

Timbulnya pemusatan kekuasaan pada satu tangan mencuatkan konsekuensi yang variatif bagi parpol Islam, sehingga terjadi kristalisasi NU dan PSII. Sedangkan Perti diizinkan tetap eksis, karena pro-Demokrasi Terpimpin yang dijadikan wakil kelompok agama Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis) yang merupakan Jargon Politik Bung Karno dalam rangka menciptakan Persatuan Bangsa.

Karena tarikan Bung Karno sangat tegas dalam menandai batas antara musuh revolusi, Masyumi yang selalu vokal dalam melancarkan kritik tajam tidak dihiraukan. Bahkan, para pemimpin Masyumi khususnya yang sejak awal dikursus ideologi di Indonesia dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dipenjarakan karena oposisi mereka terhadap pemerintah yang tak berkesudahan.

Akhirnya, dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya seperti Mohammad Natsir dan Safruddin Prawiranegara ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI, Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960. Baca selengkapnya di artikel : Sejarah pemberontakan PRRI dan Permesta

Dalam pandangan Bahtiar Effendi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dibalik kekalahan simbolik tersebut, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara memberi pengaruh negatif terhadap kekuasaan.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan NU saat itu? Tampaknya motivasi keterlibatan NU di dalam Demokrasi Terpimpin harus dipandang secara internal, bahwa semua keputusan NU di dasarkan atas pertimbangan agama yang kemudian ia mengambil kaidah Ma La Yudraku Kulluhu La Yudraku B' Dhuhu. Misalnya NU menerima Manipol Usdeknya Soekarno.

Akibat penerimaan ini, NU seringkali dipandang sebagai partai yang oportunistik. Meskipun demikian, para pemimpinnya membela diri dengan menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam rezim Demokrasi Terpimpin adalah untuk mengimbangi posisi PKI yang semakin dominan.

Pada sisi lain Masyumi menilai bahwa proaktif dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno merupakan suatu penyimpangan terhadap ajaran Islam. Adapun Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti) menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatis, bahkan keikutsertaan NU hanya strategi bukan berarti idealismenya bergeser.

Dalam Demokrasi Terpimpin dilakukan pemangkasan parpol, melalui berbagai Keppres Parpol dikebiri sebagai konsekuensinya obsesinya yang merupakan ide pokoknya, yaitu melakukan emaskulasi partai-partai politik. Hal ini karena menurutnya parpol-parpol inilah yang menciptakan pemerintahan yang tidak efektif.

Dalam kenyataannya, Masyumi belum pernah sekalipun bersedia duduk bareng PKI dalam satu kabinet, sampai Masyumi dibubarkan. Kemudian, NU menjadi parpol Islam terbesar, namun diantara parpol-parpol yang ada, hanya PKI yang mampu bersaing dalam kompetisi kekuatan politik nasional, bersama militer, dan Bung Karno.

Sikap akomodatif NU atau dalam bahasa Deliar Noer "Politik Penyesuaian Diri" dalam bidang politik praktis berbanding terbalik bila bersinggungan dengan keyakinan agama terlihat dengan tampilnya NU sebagai penentang utama PKI dengan menandinginya dalam semua aspek kehidupan.

Kolaborasi antara NU dan Soekarno terus berlangsung sampai runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Rezim baru tersebut segera mengasingkan beberapa kekuatan penting di masyarakat. Soekarno mengasingkan elit intelektual dan elit politik dengan menekan ekspresi kultural.

Lebih jauh, ia mengatakan negeri ini pada kehancuran ekonomi sebagai akibat dari pengeluaran yang sangat besar dan akumulasi utang asing yang membengkak. Rezim baru ini juga memberikan kesempatan besar pada komunis untuk mengonsolidasikan posisi politik mereka.

Kehancuran Demokrasi Terpimpin terjadi setelah kudeta yang gagal melalui Gerakan 30-S/PKI tahun 1965, berpegang pada selembar Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 yang disebut SUPERSEMAR. Jenderal Soeharto pemegang mandat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara terhitung sejak tanggal tersebut hingga dibangunnya orde politik baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru yang sanggup menggusur Orde Lama.

Selengkapnya bisa anda baca di dua artikel dibawah ini :

1. Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Soeharto meraih kekuasaan berdasarkan sebuah koalisi para perwira militer Indonesia, organisasi komunitas muslim dan minoritas Katholik-Protestan, dengan dukungan profesional dan birokrat kelas menengah dan kalangan inteligensia berpendidikan Barat.

Rezim Soeharto mengambil pola kebijakan, sekuler dengan penekanan terhadap Pancasila sebagai prinsip-prinsip dasar negara dan masyarakat. Dengan demikian, tamatlah riwayat Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya diganti dengan era Reformasi sampai tahun 2007.

Referensi artikel mengenai Demokrasi Terpimpin juga bisa anda baca di empat artikel sejarah di bawah ini:

1. Peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin

2. Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin

2. Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

3. Percobaan sistem demokrasi terpimpin tahun 1958

Demikian sekilas mengenai Islam zaman Demokrasi Terpimpin, semoga menjadi catatan sejarah Islam dan Indonesia yang tak pernah terlupakan.

Read more ...

Eksistensi Islam dalam Demokrasi Parlementer

Berakhirnya masa revolusi 29 Desember 1949 yang ditandai dengan penyebaran kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus dan 2 November 1949 di Den Haag - Belanda, menunjukkan bahwa pentas sejarah politik Indonesia memasuki era baru dengan diterapkannya sistem Demokrasi Parlementer dan Konstitusi UUD RIS 1949 yang kemudian diganti dengan UUDS 1950.

Mengenai KMB (Konferensi Meja Bundar) selengkapnya baca di artikel : Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar

Selama tahun 1950 - 1955 parlementer sangat aktif. Tidak hanya ada satu kabinet yang dijatuhkan oleh parlemen dan DPR tidak diganti sampai terbentuknya parlemen baru hasil dari Pemilihan umum tahun 1955

Antara kurun waktu tersebut, peranan parpol Islam mengalami pasang surut, seiring dengan jatuh bangunnya pimpinan parlemen. Secara kronologis dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kabinet Hatta 1950, Masyumi memperoleh jatah 4 kursi, sedangkan PSII dan Perti tidak masuk.

2. Kabinet Natsir 1950 - 1951 tercatat 4 orang dari Masyumi  dan 2 dari PSII.

3. Dalam Kabinet Sukiman 1951 - 1952, Masyumi berkoalisi dengan PNI, masing-masing memperoleh jatah 5 kursi.

4. Dalam Kabinet Wilopo 1952 - 1953, Masyumi mendapat 4 kursi termasuk Menteri Agama Fakih Utsman dari Muhammadiyah.

5. Dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I 1953 - 1955, untuk pertama kalinya  NU duduk dalam jajaran kabinet yang memperoleh 3 kursi, sedangkan PSII memperoleh 2 kursi.

6. Kabinet Burhanudin Harahap 1955 - 1956 kembali terjalin kerja sama antara parpol Islam, yaitu Masyumi, NU, dan PSII. Kabinet ini mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan pemilu 1955.

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 penentu sejarah Indonesia

Pemilu 1955 terbukti sebagai suatu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Kampanye politik pada saat itu justru meningkatkan pergolakan untuk berebut kekuasaan, sebab masing-masing partai berusaha memperoleh dukungan dari para pejabat pada saat itu. Sepertinya semua kalangan proaktif dalam pemilu, mulai dari kyai, petani, tokoh, kampung sampai perkumpulan buruh/pekerja.

Kebanyakan mereka menggalang pengikut dari kampung-kampung yang dipimpin oleh mantan aristokarat, tuan tanah, dan dukun mistik. Partai-partai Islam menggalang pengikutnya dari kalangan tradisional dan reformis pada kampung yang berbeda.

Dengan demikian, komunitas kampus secara politik ditransformasikan menjadi aliran terorganisasi. Pemilu 1955 mengonsolidasikan bentuk baru ideologi Indonesia dan organisasi sosial, bahkan mengembangkan sebuah kelanjutan yang nyata dari masa lalu Indonesia.

Hasil pemilu 1955 adalah terbentuk Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan berjalan dari tahun 1956 - 1957 yang merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintah, padahal secara konstitusional, hal ini tidak dibenarkan. Kekuasaan kepala negara hanya simbol dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Sebab lainnya karena Masyumi dan perti menarik diri dari kabient karena tidak puas dengan kebijakan dalam mengatasi krisis di daerah-daerah, karena saat itumuncul prlawanan-perlawanan di daerah terhadap pemerintah pusat.

Kekuasaan negara diambil alih oleh Presiden Soekarno dan pasukan militer sehingga aspirasi umat Islam untuk mewarnai negara dengan Islam mengalami kekalahan. Pada tahun 1957, sistem parlementer diubah menjadi Demokrasi Terpimpin termasuk didalamnya rancangan pembentukan kabinet yang terdiri atas dewan komunitas dan nasionalis.

Selanjutnya, terjadi perubahan drastis, menyusul macetnya pembicaraan dalam majelis konstituante sampai dengan tanggal 2 Juni 1950, presiden bersama militer mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante.

Faktor penyebab runtuhnya Demokrasi Parlementer

Runtuhnya Demokrasi Parlementer dipicu oleh banyak hal, antara lain sebagai berikut :

1. Militer tidak menyukai sistem tersebut, karena membuat posisinya berada di pinggiran. Analisis ini terutama berangkat dari perspektif sipil-militer.

2. Demokrasi Parlementer tidak memperoleh dukungan di Indonesia. Presiden Soekarno terlempar dan hanya menjadi simbol saja, padahal sebagai pemimpin Solidarity Maker, ia memiliki basis masa yang luas. Hal ini sangat berlawanan dengan politisi sipil lainnya, seperti Syahrir dan Moh. Hatta yang bertipe administratif.

3. Demokrasi Parlementer tidak dapat menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (beraneka ragam) sehingga akhirnya runtuh.

4. Berhubungan dengan budaya politik Indonesia yang bersumber pada Demokrasi Desa yang sangat menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sedangkan Demokrasi Parlementer mengikuti cara Barat yang mengenal vooting.

Referensi lain mengenai Demokrasi Parlementer silahkan baca artikel sejarah : 7 kabinet masa Demokrasi Parlementer

Demikian pembahasan mengenai Eksistensi Islam dalam Demokrasi Parlementer, semoga menjadi catatan sejarah Islam Indonesia.

Read more ...

Islam zaman revolusi Indonesia

Islam zaman revolusi Indonesia - Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, muncul persoalan baru, yaitu dimentahkannya kembali gentlementasi agreement yang telah susah payah dikemas dalam Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam tidak bertambah kuat setelah Bung Karno dan Bung Hatta disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam KNIP yang dibentuk kemudian, dari 137 anggotanya, hanya 20 orang yang berasal dari golongan Islam, sedangkan dari 15 anggota BPKNIP yang dibentuk bulan Oktober 1945, hanya dua orang wakil Islam.

Setelah mengalami perombakan pada bulan September, 17 anggota golongan Islam hanya mendapat jatah 3 orang. Secara kuantitas, perwakilan ini tidak adil. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam kabinet presidentil hanya memperoleh jatah kursi Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso, dan Menteri Negara : K.H. Wahid Hasyim.

Kekalahan golongan Islam dengan dihapuskannya Piagam Jakarta membuat mereka bersatu dan merasa senasib. Mereka mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu. Ini berarti pula bahwa konflik ideologis tentang dasar negara hukum belum berakhir. Masalah yang kemudian mencuat kembali dalam konstituante hasil Pemilihan umum tahun 1955.

3 partai politik dilihat dari segi ideologis

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 10 tanggal 3 November 1945 tentang dibolehkannya membentuk partai-partai politik, parpol-parpol bermunculan, walaupun pada tubuh pemerintah sendiri saat itu sebenarnya ada keinginan untuk menciptakan monolitich nasional party.

Dilihat dari segi ideologi, partai-partai politik di Indonesia dibedakan atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Ideologi Islam

Diwakili oleh Masyumi (lahir 7 November 1945), PSII (keluar dari Masyumi tahun 1947), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan NU (kelauar dari Masyumi pada tahun 1952).

2. Ideologi Nasional sekuler, diwakili oleh PNI.

3. Ideologi Marxis-Sosialis

Diwakili oleh Partai Sosialis (10 November 1945), PKI (7 November 1945), Partai Buruh Indonesia (8 November 1945), Partai Rakyat Sosialis (20 November 1945), dan partai-partai lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam mainstream ideologis di atas.

Pada saat menjamurnya parpol kurun waktu November sampai Desember 1945, umat Islam begitu kompak menyatukan langkah dengan ditandainya Kongres Umat Islam pada tanggal 7 - 8 November 1945 di Yogyakarta.

Semangat yang menjiwai kongres tersebut dilaksanakan pada saat seluruh bangsa tengah menghadapi tentara sekutu dan tentara Belanda yang membonceng sekutu dan berniat kembali menjajah bangsa Indonesia dengan tegas dan penuh keyakinan menggunakan seruan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Isy Kariman Aw Mut Stahidan dan para ulama mengeluarkan fatwa-fatwa fardu 'ain untuk mempertahankan kemerdekaan. Implikasi kongres tersebut menghasilkan barisan sabilillah dan hizbullah. Dengan demikian, jelas sekali menurut Mohammad Natsir bahwa umat Islam sangat proaktif dalam menulis sejarah. Hasil terpenting dari kong Islam tersebut adalah terbentuknya satu wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia, yakni partai politik Islam Masyumi.

Kiprah Masyumi dan tampilnya Syahrir

Sebagai partai politik terbesar pada saat itu, Masyumi bukan tidak menyadari terjadinya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan pada masa permulaan revolusi, baik pada kabinet maupun pada KNIP, tetapi lebih dikarenakan pertimbangan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa pada tahap yang sangat menentukan jauh lebih penting daripada sekadar kepentingan partai. Masyumi tidak mendesakkan keinginannya untuk dilakukan perubahan yang telah lebih proporsional dalam kabinet maupun KNIP.

Tampilnya Syahrir di pentas politik nasional ternyata belum juga dengan memperlihatkan spektrum yang lebih luas oleh Presiden Soekarno. Syahrir yang sangat terobsesi oleh sikap anti kolaboratornya menganggap  kabinet pertama di dominasi oleh kaum kolaborator, menuntut agar pemerintah Republik Indonesia benar-benar membersihkan diri dari apa yang disebutnya sebagai kolaborator politik.

Secara sistematis, gagasan tersebut diterapkan oleh Syahrir dan kelompoknya, mula-mula ia mendesak dilakukan rekonstrukturisasi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP. Dengan diterimanya petisi 50 oleh presiden Soekarno, meskipun kabinet didominasi oleh kolaborator Jepang karena KNIP diberikan fungsi legislatif, KNIP dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

Meskipun demikian, Syahrir dan kelompoknya masih belum puas. Mereka mengajukan tuntutan lain, yakni mendesak agar dilakukan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan harus kepada KNIP. Dengan demikian, sistem pemerintahan bukan lagi presidentil, melainkan parlementer.

Usulan Syahrir yang terkesan reformis, ternyata sangat lain di mata Masyumi, karena gambar-gambarnya Syahrir itu kontradiksi dengan kenyataan, dan bahwa orang-orang Syahrir justru sangat erat bekerja sama dengan Jepang maupun dengan ekspensekor Belanda. Masyumi berpendapat bahwa segala perubahan baik yang berkenaan dengan UUD maupun resuffel kabinet dapat dilakukan setelah diadakan pemilu Januari tahun berikutnya.

Perjuangan Masyumi tahun 1945 - 1949

Antara tahun 1945 sampai 1949, segala potensi kekuasaan sosial politik di Indonesia diabdikan untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Belanda dengan sekutu datang kembali untuk menjajah Indonesia, perjuangan Masyumi pada masa revolusi hampir total. Mereka menolak segala perundingan dengan Belanda, karena dipandang menodai perjuangan.

Sikap Masyumi terhadap gagasan perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan sesungguhnya menunjukkan watak dasar politik tersebut, yaitu sikapnya yang setia pada UUD yang secara yuridis-konstitusional berlaku di negara Indonesia.

Bagi Masyumi, terlepas dari dari bagaimana proses ditetapkannya sebuah UUD, jika sudah dinyatakan berlaku sebagai konstituante negara, partai politik Islam tanpa ragu-ragu akan menyatakan sikap untuk tunduk dan patuh terhadap UUD tersebut, sehingga ia konsisten pada pendirinya, lebih menyetujui sistem kabinet presidentil daripada kabinet parlementer.

Dibalik kekonsistenan sikap Masyumi, ironisnya Soekarno sebagai presiden saat itu membubarkan kabinetnya, Soekarno cenderung dan setuju dengan usulan Syahrir, sekaligus menunjukkan sebagai perdana menteri, sehingga resmilah Kabinet Syahrir yang diumumkan pada tanggal 14 November 1945.

Dalam keadaan seperti itu, Masyumi tidak dapat berbuat banyak, kecuali menerima kenyataan tersebut. Karena dalam pandangannya, perubahan sistem kabinet itu lahir berdasarkan antara KNIP dengan presiden. Perubahan itu pun dianggap memiliki kekuatan hukum.

Hasilnya, dari 14 anggota kabinet parlementer, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili kalangan politisi muslim, yaitu : H. Rasyidi (menteri negara). Jumlah tersebut bertambah ketika pada tanggal 3 Januari 1946, Natsir diangkat menjadi menteri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai wakil dari Masyumi.

Peranan Masyumi dalam naik turunnya kabinet masa revolusi sangat beragam. Dalam kabinet Syahrir antara tahun 1945 - 1947 Masyumi bertindak sebagai oposisi, sampai terbentuknya Kabinet Amir Syarifuddin I.

Namun, saat itu persatuan umat Islam mulai retak, karena dengan lihai Amir Syarifuddin berhasil membujuk unsur PSII untuk berkoalisi dengan kabinetnya. Ia berkeyakinan bahwa tanpa memasukkan unsur parpol Islam kabinetnya tidak legitimed.

Dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, Masyumi bersedia ikut serta dengan maksud mempengaruhi P.M. Syarifuddin dalam perundingannya dengan pihak Belanda. Namun, usaha itu gagal dengan disepakatinya Perjanjian Renville.

Selengkapnya mengenai Persetujuan Renville silahkan baca artikel : Perundingan Renville merugikan Indonesia

Setelah timbul perpecahan internal, P.M. Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno. Berikutnya terbentuk Kabinet Mohammad Hatta yang merupakan Ekstra Kabinet dan paling lama memerintah dalam masa revolusi tersebut.

Empat hal krusial yang yang harus ditangani oleh kabinet ini adalah terjadinya gerakan Dar Al-Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, peranan Syahrir sampai penyerahan kedaulatan Belanda melalui KMB, dan penanganan pemberontakan PKI di Madiun 1948.

Anda dapat melihat pemberontakan yang dilakukan PKI selengkapnya di artikel sejarah : Pemberontakan PKI setelah Indonesia merdeka

Tekad Masyumi untuk bersatu-padu menentang segala bentuk penyelewengan pemerintah ternyata tersandung di tengah jalan dengan keluarnya PSII tahun 1947, dan lebih fatal lagi ketika NU menyatakan keluar tahun 1952, sehingga Masyumi menjadi gagal.

Demikian pembahasan mengenai Islam zaman revolusi Indonesia yang begitu panjang namun gagal ditengah jalan, semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.

Read more ...

Golongan Islam berperan dalam membahas dasar negara

Lahirnya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 9 April 1945 memiliki arti penting dalam lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut karena untuk pertama kali dalam sejarah, para pemimpin Indonesia berkumpul dalam suatu wadah membicarakan persiapan kemerdekaan bangsa beserta perlengkapannya, seperti dasar negara, kabinet dan parlemen.

BPUPKI yang terdiri atas 68 orang anggota terdiri atas komposisi 8 orang dari Jepang dan 15 orang dari golongan Islam. Yang dimaksud golongan Islam disin adalah golongan yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, ini bukan berarti mereka tidak nasionalis. Selebihnya dari golongan nasional sekuler dan priyayi Jawa. Yang dimaksud golongan nasional sekuler bukan berarti ateis atau anti agama.

Dalam perjalanan politisnya, badan yang dimotori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dapat mengesampingkan delapan anggotanya yang dari Jepang, sehingga mereka tidak terlibat dalam pembicaraan.

Dengan demikian, dua golongan saling berhadapan, yaitu golongan Islam dan nasional sekuler. Sementara golongan priyayi berpihak pada nasional sekuler. Dipihak Islam, para pendukung reformis dan tradisionalis bersatu menghadapi golongan nasional sekuler.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta.

Sidang-sidang resmi itu diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta Rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan sidang kedua yang berlangsung antara tanggal 10 - 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, RUUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.

Ketika membahas dasar negara itulah terjadi perdebatan ideologi yang sengit antara golongan Islam dan nasionalis sekuler. Sebenarnya, gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi dengan argumentasi empris mengenai negara Islam yang dicita-citakan .

Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang dicita-citakan oleh tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi negara Islam, tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya melahirkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang menunjukkan bahwa identitas orang Islam perlu dijamin secara konstitusional.

Referensi lainnya, silahkan baca artikel :

1. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila, yang merupakan hasil sidang BPUPKI pertama.

2. Hasil sidang BPUPKI kedua dan panitia perancang UUD

3. Persiapan sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Berangkat dari peristiwa Jakarta Charter tersebut, dapat dimengerti bahwa Indonesia bukan sebuah negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler.

Read more ...

Masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi

Masuknya Islam ke Kalimantan - Pada awal abad ke-16 Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Trenggono (1521 - 1546 M, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam, sehingga beririlah kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudera yang diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suriansah.

Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batangla, Sukaciana, dan Sambangan. Selanjutnya di Kalimantan Timur (Kutai) pada tahun 1575 yaitu Tunggang Parangan mengislamkan raja mahkota.

Sejak baginda raja masuk Islam, terjadilah proses Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan terutama oleh putranya, dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah-daerah.

Masuknya Islam ke Maluku - Pada abad ke-10 dan ke-11, di Maluku sudah ramai perniagaan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Tentunya pada saat itu telah terjadi sentuhan pedagang muslim dengan rakyat Maluku yang membentuk komunitas Islam.

Dengan derasnya gelombang pedagang muslim dan atas ajakan Datuk Maulana Husain, di Ternate Raja Gafi Bata menerima Islam dan namanya berganti menjadi Sultan Zaenal Abidin (1465 - 1486). Di Tidore, datang seorang pendakwah dari tanah Arab bernama Syekh Mansur, dan atas ajakannya raja Tidore yang bernama Kolana masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin.

Masuknya Islam ke Ambon - Di Ambon, Islam datang dari Jawa Timur (Gresik) yang berpusat di kota pelabuhan Hitu pada tahun 1500 M. Di saat Islamisasi berlangsung, Portugis melancarkan Kristenisasi di Ternate pada tahun 1522 M. Namun, usahanya tidak banyak berhasil. Pada masa Sultan Baabullah (1570 - 1583), benteng pertahanan Portugis di Ambon ditaklukkan.

Sejarah ini bisa anda baca di artikel : Kapan Portugis datang ke Indonesia?

Masuknya Islam ke Sulawesi - Di Sulawesi Raja Gowa-Tallo I Mangarangi Daeng Maurobia, atas ajakan Datuk Rianang masuk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Alauddin di Talo Raja I Malingkoan Daeng Nyonri Kareng Katangka pada tahun yang sama masuk Islam dengan gelas Sultan Abdullah Awal Islam. Setelah itu Islam tersebar ke Luwu, Waio (1610; Sopeng dan Bone (1611).

Pola pembentukan tiga budaya

Berkenaan dengan proses pembentukan negara atau kerajaan Islam tersebut di atas, menurut Taufik Abdullah setidak-tidaknya ada tiga pola pembentukan budaya yang tampak dari proses tersebut, yaitu:

1. Pola Samudera Pasai

Lahirnya Samudera Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Kerajaan ini bukan hanya berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diIslamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan.

Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut. Dengan pola tersebut Samudera Pasai memiliki kebebasan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan tentang dirinya.

2. Pola Sulawesi Selatan

Pola Islamisasi melalui keraton atau pusat kekuasaan. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja. Penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan.

Pola ini digunakan di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Banjarmasin. Islamisasi di daerah ini tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak mengubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu.

3. Pola Jawa

Di Jawa, Islam mendapatkan suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan. Ketika kekuasaan raja melemah, para saudagar kaya kaya di berbagai kadipaten di wilayah pesisir mendapat peluang besar untuk menjauhkan diri dari kekuasaan raja.

Mereka tidak hanay masuk Islam, tetapi juga memasuki pusat-pusat politik yang independen. Setelah keraton besar goyah, keraton-keraton kecil bersaing menggantikan kedudukannya. Ketika abad ke-14 komunitas muslim sudah besar, bersamaan dengan melemahnya Majapahit, Demak tampil menggantikan kedudukannya.

Dengan posisi baru ini, Demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi jembatan penyeberangan Islam yang paling penting di Jawa.

Tidak seperti pola Samudera Pasai, Islam mendorong pembentukan negara yang supradesa, juga tidak seperti Gowa-Tallo, keraton yang diIslamkan, di Jawa Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Jadi, yang tampil adalah suatu dilema kultural dari orang baru di dalam bangunan politik yang lama.

Demikian sedikit ulasan mengenai masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi, dan sekilas pembahasan pembentukan tiga budaya. Semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.

Read more ...

Penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo

Para ahli sejarah tampaknya sependapat bahwa penyebar agama Islam di Jawa adalah para Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja jika ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo.

Islam telah tersebar di Pulau Jawa, paling tidak sejak Malik Ibrahim dan Maulana Ishak yang bergelar Syaikh Awal Al-Islam diutus sebagai juru dakwah oleh raja Samudera Pasai Sultan Zaenal Abidin Bahiyah Syah tahun 1349 - 1406 M di Gresik, Jawa Timur.

Dalam percaturan politik, Islam mulai memosisikan diri ketika melemahnya kekuasaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen.

Silahkan baca : Islam sudah ada sebelum keruntuhan Majapahit

Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Islam Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah dibantu oleh para ulama dan Wali Songo, terutama dalam masalah-masalah keagamaan.

Selengkapnya mengenai Demak, baca di : Kerajaan Demak Bintoro

Kerajaan Demak berlangsung kira-kira abad ke-15 dan abad ke-16. Disamping itu, berdiri pula Kerajaan Islam Mataram, Cirebon, dan Banten. Dalam mendirikan negara Islam tersebut, peranan Wali Songo sangat besar. Misalnya Sunan Gunung Jati mendirikan Kerajaan Islam Banten, Sunan Giri di Kerajaan Mataram yang pengaruhnya sampai ke Makasar, Ambon, dan Ternate.

Disamping kekuatan politik Islam yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangannya, Islam yang hidup di masyarakat dapat memberi dorongan kepada penguasa non-muslim untuk memeluknya. J.C. Van Leur menyebutkan bahwa motivasi bupati pantai utara Jawa memeluk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya. Dengan kata lain, para bupati telah menjadikan agama Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya.

Keterangan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa agama Islam di Jawa pada masa kerajaan Islam telah menjadi agama rakyat. Para penguasa/bupati pesisir memeluknya karena tanpa ada konversi agama, tampaknya kedudukan mereka tidak dapat dipertahankan.

Siapa saja yang disebut Wali Songo? Silahkan baca selengkapnya di : 9 nama wali sanga

Demikian pembahasan mengenai Penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo, semoga menjadi tambahan catatan sejarah Islam di Nusantara.

Read more ...

Masuknya Islam zaman kerajaan Perlak di Sumatra

Ada tiga kerajaan Islam terkenal di Sumatra pada zaman ini yang telah memosisikan Islam sebagai agama dan sebagai kekuatan politik yang mewarnai corak sosial budayanya, yaitu : Perlak, Samudera Pasai, dan Aceh.

Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Sumatra Utara, yang berkuasa pada tahun 225 - 692 H/840 - 1292 M., dengan raja pertama Perlak adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah atau Sultan Alaiddin Maulana Aziz Syah (225 - 249 H/840 - 864 M).

Hal ini sesuai dengan berita Marcopolo (seorang pengembara Itali yang tiba di Simatra pada tahun 1292) yang menyatakan bahwa pada masa itu (abad ke-8), Sumatra terbagi dalam delapan buah kerajaan yang semuanya menyembah berhala, kecuali sebuah saja, yaitu Perlak yang berpegang teguh pada Islam. Hal ini dikarenakan ia selalu didatangi pedagang-pedagang Saracen (muslimin) yang menjadikan penduduk bandar ini memeluk undang-undang Muhammad (undang-undang Islam).

Perlak dibagi menjadi 2

Pada mulanya, Islam di Perlak dipengaruhi oleh aliran Syi'ah yang bertebaran dari Parsi ketika terjadi revolusi Syi'ah pada tahun 744 - 747 M., dengan pemimpinnya Abdullah Ibnu Muawiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah (285 - 300 H/888 - 913 M) mulai masuk paham Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang tidak disukai oleh Syi'ah.

Oleh karena itu, terjadilah konflik perang saudara antara dua golongan tersebut. Namun, akhirnya dicapai perdamaian dan pembagian kerajaan Perlak pada dua bagian, yaitu :

1. Perlak Pesisir : bagian golongan Syi'ah dengan sultan dari golongan mereka, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Shah (365 - 377 H/976-988 M).

2. Perlak Pedalaman : bagi golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan sultan mereka sendiri, yaitu Sultan Alaiddin Malik Ibrahim (365 - 420 H/986 - 1012 M).

Namun akhirnya Perlak dapat disatukan kembali.

Sistem pemerintahan Perlak

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kerajaan Silam Perlak pada dasarnya mengikuti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daulah Abbasiyah (750 - 1258 M) yaitu kepala pemerintahan atau kepala badan eksekutif dipegang oleh Sultan dengan dibantu oleh beberapa wazir, yaitu :

1. Wazir As-Suyasah (bidang politik).

2. Wazir Al-Harb (bidang keamanan /pertahanan).

3. Wazir Al-Maktabah (bidang administrasi negara).

4. Wazir Al-Iqtishad (bidang ekonomi/keuangan).

5. Wazir Al-Hukkam (bidang kehakiman).

Selain itu, sebagai penasihat pemerintah yang bertugas mendampingi sultan dan para wazirnya, dibentuk sebuah lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama yang berpangkat Mufti.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam baik sebagai kekuatan sosial agama maupun sebagai kekuatan sosial politik, pertama-tama memperlihatkan dirinya di Nusantara ini adalah di negeri Perlak. Dari negeri inilah pertama kali Islam memancar ke pelosok tanah air Indonesia.

Kerajaan Perlak terus hidup merdeka sampai dipersatukannya dengan Kerajaan Samudera Pasai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Malik As-Dzahir Ibn Al-Malik Ash- Shaleh tahun 688 - 1254 H/1289 -1326 M.

Dengan demikian, kerajaan Islam Perlak pada abad ke-13 sudah berada dalam kategori kerajaan Islam Samudera Pasi yang dirintis oelh Malik Ash-Shaleh/Meurah Silo tahun 659 - 688 H / 1261 - 1289 M. Samudera Pasai merupakan kerajaan yang menjadikan dasar negaranya Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Negeri ini makmur dan kaya, di dalamnya telah terdapat sistem pemerintahan yang teratur, seperti terdapatnya angkatan perang tentara laut dan darat.

Raja pertamanya adalah Meurah Malik Ash-Shaleh. Sepeninggalnya, kerajaan dipimpin oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Malik Adh-Dhahir (Tahir). Pada masa Adh-Dhahir, negeri ini telah dikunjungi oleh Ibnu BAtutah, yang menyebutkan bahwa Islam sudah hampir seabad lamanya disiarkan di Samudera Pasai.

Diperintah oleh raja yang saleh, rendah hati, tingginya semangat keagamaan rakyat dan rajanya, mengikuti madzhab Syafi'i. Negeri ini merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai negeri Islam di dunia untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniawian.

Disebutkan pula bahwa Istana Raja Samudera Pasai disusun dan diatur secara India, di antara pembesarnya ada pula orang Persia, patihnya bergelar Amir.

Kerajaan Samudera Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang menduduki selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1524 M, dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayatsyah. Selanjutnya, kerajaan Samudera Pasai berada di bawah pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam.

Sultan Ali Mughayatsyah (1514-1530) telah banyak berjasa dalam berbagai aspek keislaman. Dalam bidang politik, sultan berupaya menghadang penjajah Portugis Kristiani dengan memprakarsai negara Islam bersatu, yaitu menyatukan tenaga politik Islam di dalam sebuah negara yang kuat dan berdaulat yang diberi nama "Aceh Besar" tahun 1514 M.

Dalam bidang pemerintahan, baginda raja telah meletakkan Islam sebagai asas kenegaraan, bahkan beliau melarang orang-orang bukan Islam untuk memangku jabatan kenegaraan atau meneruskan jabatannya. Dalam bidang dakwah, dibangun usat Islam yang megah, dihimpun para ulama dari juru dakwah, serta menyuruh jihad memerangi penyembah berhala dan syirik.

Pada masa Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (abad ke-16), Aceh dikenal sebagai negara Islam yang perkasa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang besar di Nusantara. Dalam bidang hukum, syariat Islam ditegakkan, bahkan raja telah menghukum mati anaknya karena kezaliman dan jinayat (pidana). Dari Pasai dan Aceh, Islam memancar ke seluruh pelosok Nusantara yang terjangkau oleh para juru dakwahnya.

Rekomendasi artikel lain mengenai Samudra Pasai :

- 2 dinasti penguasa Samudra Pasai

- 2 pendapat masuknya Islam ke Indonesia

- Munculnya Kerajaan Aceh Darussalam

- Proses masuknya Islam ke Indonesia

Demikian pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam zaman kerajaan Perlak di Sumatra, semoga menjadikan catatan sejarah Islam nusantara. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf.

Read more ...

Agama dan kekuatan politik masa pra penjajah

Sebelum Islam datang, di Indonesia telah berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Diantaranya ada kerajaan Bahari terbesar yang menguasai dan mengendalikan pulau-pulau di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di sekitar Palembang, dan Kerajaan Singasari, selanjutnya Kerajaan Majapahit.

Pada abad ke-7, Islam belum menyebar luas secara merata ke seluruh penjuru Nusantara, karena pengaruh agama Budha masih memegang peranan di Kerajaan Sriwijaya, terutama dalam kehidupan sosial, politik, perekonomian, dan kebudayaan.

Pada awal abad ke-13 M, Kerajaan Sriwijaya memasuki masa kemunduran. Dalam kondisi seperti ini, pedagang-pedagang muslim memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Mereka tidak hanya membangun perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis, tetapi juga membentuk struktur pemerintahan yang dikehendaki.

Misalnya Kerajaan Samudera Pasai abad ke-13 muncul karena dukungan komunitas muslim, juga tidak terlepas dari melemahnya kondisi politik Kerajaan Sriwijaya yang kurang mampu mengendalikan dan menguasai daerahnya.

Sementara itu, di Kerajaan Majapahit setelah Patih Gajah Mada meninggal dunia tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk tahun 1389 Masehi, situasi politik Majapahit goncang dan terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Selengkapnya mengenai kemunduran Majapahit silahkan baca : Perjalanan panjang Kerajaan Majapahit

Bersamaan dengan melemahnya Majapahit, Islam di Jawa mendapatkan posisi yang menguntungkan sehingga di bawah bimbingan spiritual Sunan Kudus, berdiri Kerajaan Demak Bintoro yang akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa cikal bakal kekuasaan Islam sudah dirintis sejak abad ke-7 M, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu Jawa, seperti Kerajaan Medang Kamulan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari dan Majapahit di Jawa Timur.

Kemudian Islam menempati struktur pemerintahan ketika komunitas muslim sudah kuat yang bersamaan dengan suramnya kondisi politik kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.

Islam sebagai agama yang memberikan corak kultur bangsa Indonesia dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum datangnya Belanda dapat dilihat dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ini, antara lain di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Selengkapnya silahkan baca di artikel sejarah Islam : Masuknya Islam ke Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi

Demikian sekilas mengenai Agama dan kekuatan politik masa pra penjajah, semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara yang tak terlupakan.

Read more ...

Sejarah awal mula masuknya Islam ke Indonesia

Sejarah Negara Com - Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negara-negara di Asia barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman Dinasti T'ang di Asia Timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara.

Upaya kerajaan Sriwijaya dalam memperluas kekuasaannya ke Semenanjung Malaka sampai Kedah dapat dihubungkan dengan bukti-bukti prasasti 775, berita-berita Cina dan Arab abad ke-8 sampai abad ke-10 M. Hal ini erat hubungannya dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional.

Pada tahun 173 H, sebuah kapal layar dengan pimpinan Makhada Khalifah dari Teluk Kambay Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang-orang Arab, Persia, dan Hindia.

Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan khalifah menyamar sebagai kaptennya. Makhada Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya, sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad, Meurah (raja) dan seluruh rakyat Kemeurahan Perlak yang beragama Hindu-Budha dengan sukarela masuk agama Islam.

Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Diantaranya adalah seorang anggota dari Arab suku Quraisy menikah dengan putri Istana Kemeurahan Perlak yang melahirkan putra Indo-Arab pertama dengan nama Sayid Abdul Aziz.

Pada tanggal 1 Muharram 225 H/840 M, kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra Indo-Arab tersebut dengan gelar Sultan Alaiddin Maulana Aziz Syah. Pada waktu yang sama nama ibu kota kerajaan diubah dari Tiandor Perlak menjadi Bandar Khalifah, sebagai kenangan indah kepada khalifah yang sangat berjasa dalam membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulainya dari Perlak.

Dengan demikian, kerajaan Islam yang pertama berdiri pada awal abad ke-3 H/9 M berlokasi di Perlak. Lalu mengapa dalam sejarah tercatat bahwa Kerajaan Samudera Pasai yang disebut-sebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia?

Islam masuk ke Pulau Jawa, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi

Selanjutnya, Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-11 M., dengan ditemukannya makam Fatimah Binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat pada tahun 475 H/4082 M. Data sejarah lainnya menyebutkan seperti berikut :

- Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-12 M.

- Islam masuk ke Maluku sekitar abad ke-14.

- Islam masuk ke Kalimantan awal abad ke-15 M.

- Islam masuk ke Sulawesi abad ke-16 M.

Penduduk atau penguasa kepulauan tersebut sudah masuk Islam sebelum kolonial Belanda menguasai Indonesia.

Makalah kedatangan Islam ke wilayah Melayu

Wan Husein Azmi mengemukakan dalam makalahnya bahwa ada tiga teori tentang kedatangan Islam ke wilayah Melayu, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Arab

Yaitu datangnya Islam ke Melayu secara langsung dari Arab, karena muslim wilayah Melayu berpegang pada madzhab Syafi'i yang lahir di Semenanjung tanah Arab. Teori ini disokong oleh Sir John Crawford.

2. Teori India

Yakni bahwa Islam datang dari India. Teori ini lahir selepas tahun 1883 M, dibawa  oleh Snouch Hurgronye. Pendukung teori ini antara lain adalah : Dr. Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A. Kern, dan C.A.O. Van Nieuwinhuize.

3. Teori Cina

Yaitu bahwa Islam datang ke wilayah Nusantara dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Godinho de Eradie, seorang scientist Spanyol.

Namun, meskipun demikian, dapat kita akui bahwa jalan yang dibawa para saudagar Arab masuk ke wilayah Nusantara ini adalah sama. Ada yang melalui jalan laut dari Aden menelusuri pantai India Barat dan Selatan, atau jalan darat dari Khurasan kemudian melalui hutan menyeberangi laut Cina Selatan masuk ke wilayah Nusantara melalui pesisir pantai timur semenanjung tanah melayu.

Oleh sebab itu, dapatlah kita berpendapat bahwa dakwah  Islamiyah datang ke wilayah Nusantara melalui lautan India dan juga laut Cina Selatan secara langsung dari negeri Arab dan oleh orang-orang Arab.

Periodesasi masuknya pendakwah Islam ke Indonesia

Periodesasi masuknya pendakwah Islam ke Indonesia menurut Muhammad Samsu, dapat dibagi ke dalam tiga gelombang, yaitu :

1. Gelombang pertama

Yaitu diperkirakan pada akhir abad ke-1 H/7 M. ketika kaum Syi'ah dikejar-kejar oleh Bani Umayah yang berkuasa saat itu. Mereka adalah kelompok yang dipimpin Makhada Khalifah.

2. Gelombang kedua

Yaitu diperkirakan pada abad ke-6 H/13 M, di bawah Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang anak cucunya lebih dari 17 orang tiba di Gresik, Pulau Jawa. Pendakwah lainnya seperti Maulana Malik Ibrahim, Maulana Malik Ishak, Raden Rahmat atau Sunan Amel, dan sebagainya.

3. Gelombang ketiga

Yaitu diperkirakan pada abad ke-9 H/16 M, yang dipimpin ulama Arab dan Tarim, Hadramaut. Mereka berjumlah lebih dari 45 orang dan datang berkelompok berkisar 2, 3, atau 5 orang. Mereka mengajar dan menetap di Aceh, Riau, Sadang, Kalimantan Barat dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Utara, Ternate, Bali, Sumba, Timor, dan lain-lain.

Kedatangan Islam dan penyebarannya di kepulauan Indonesia adalah dengan cara damai melalui beberapa cara. Menurut Uka Tjandrasasmita ada enam cara, yaitu saluran dagang, perkawinan, ajaran tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik.

Kesimpulan Seminar Aceh oleh Prof. A. Hasymi

Dalam kesimpulan akhir seminar di Aceh yang disusun oleh Prof. A. Hasymi disebutkan sebagai berikut :

1. Seminar menegaskan kembali kesimpulan sejarah Islam yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 yang dikukuhkan lagi dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, yaitu : bahwa Agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 H., langsung dari tanah Arab. Selanjutnya, seminar berpendapat bahwa daerah yang mula-mula masuk dan menerima Islam di Nusantara adalah Aceh.

2. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara merupakan proses yang memakan waktu panjang, sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Berdasarkan dokumen "Izdharyl Haqq" dan Lazkirat Thabakai Jam'u Salatin", kerajaan Islam Perlak didirikan pada tahun 225 H (abad ke-9 M)

Tentang kerajaan Islam Perlak tersebut terdapat juga dalam catatan Marcopolo. Terhadap sumber-sumber tersebut dipandang perlu untuk diperkuat dengan penelitian-penelitian arkeologi.

Baca juga : Sumber eksternal dan internal masuknya Islam di Indonesia

Demikian pembahasan mengenai Sejarah awal mula masuknya Islam ke Indonesia, semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.

Dedi Supriyadi, M.Ag. dalam bukunya berjudul Sejarah Peradaban Islam mengatakan :

Tidak ada sejarah yang lengkap. Begitulah fakta sejarah dunia mana pun. Kita hanya dapat mengalami suatu kejadian dari sebagian totalitas kejadian itu. Karena itu, kita tidak salah apabila ada yang mengatakan : sejarah berulang dan kita perlu belajar sejarah. Dua sisi inilah yang menjadi pijakan kuat dalam mengungkapkan sejarah peradaban Islam baik secara subjektif maupun objektif.

Sumbet artikel sejarah ini : lihat di laman Kepustakaan

Read more ...

Teori kedatangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan

Kennet W. Morgan menerangkan bahwa berita yang dapat dipercaya tentang Islam di Indonesia yang mula-mula sekali terdapat dalam berita Marcopolo. Dalam perjalanannya kembali ke Venezia pada tahun 692 (1292 M), Marcoplo setelah bekerja pada Kubilai Khan di Tiongkok, singgah di Perlak. Perlak adalah sebuah kota di pantai utara Sumatra.

Menurut Marcopolo, penduduk Perlak ketika itu diIslamkan oleh pedagang yang dia sebut kaum Saracen. Wilayah pangeran di sekitar Perlak didiami oleh penyembah berhala yang belum beradab. Di Samara, Marcopolo menanti angin yang baik selama lima bulan. Di situ ia dan anggota rombongan harus menyelamatkan diri dari serangan orang-orang biadab di daerah tersebut dengan mendirikan benteng yang dibuatnya dari pancang-pancang.

Kota Samara menurut pemberian Marcopolo dan tempat yang tak jauh dari situ yang dia sebut Basma, kemudian dikenal dengan nama Samudera dan Pasai, dua buah kota yang dipisahkan oleh sungai Pasai, yang tidak jauh letaknya di sebelah utara Perlak (P.A. Hoesein Djajadiningrat, dkk., 1963:119).

Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-7 Masehi

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia  mulai abad ke-7 dan telah dianut sebagian besar orang Indonesia, baik sebagai agama maupun sebagai hukum. Hal ini terjadi semenjak dahulu. Setelah masuknya agama Islam, selalu ada pegawai khusus yang mempunyai keahlian dalam hukum Islam, yang kadang-kadang menangani juga urusan mu'amalah, iddah, hadhanah, waris, dan lainnya oleh pegawai yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara ideologi dan politis, hukum Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8 Masehi.

Dalam kesimpulan Andi Faisal Bakti, Islamisasi di Indonesia telah ada semenjak abad ke-13, 16, dan 17. Berikut ini kutipannya (terjemah bebas) :

".... Pasai negara Islam telah berdiri pada abad ke-13. Perkembangan yang signifikan terjadi pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, dengan berdirinya beberapa negara Islam, seperti Aceh, Banten, Mataram, Goa dan Talo, Ternate, dan Tidore.

Sejarah lengkap mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tersebut bisa di baca di artikel :

• Kerajaan Islam Aceh
• Kerajaan Islam Banten
• Kerajaan Mataram Islam
• Kerajaan Goa dan Talo
• Kerajaan Ternate dan Tidore

Penggunaan sultan (sultan Arab) adalah simbol nyata Islam yang dipakai oleh beberapa raja seperti Sultan Iskandar Muda; Sultan Iskandar Tani : Aceh, Sultan Ageng Tirtoyoso : Banten, Sultan Hasanuddin : Gowa-Tallo, Sultan Agung : Mataram, dan Sultan Baabulah : Ternate.

Pada periode ini juga muncul beberapa ulama Islam, seperti : Hamzah Fansuri, Syam Ad-Din As-Sumantrani, Abd Ar-Rauf As-Sinkili yang menyebarkan Islam dari Aceh, Syekh Abu Yusuf dari Makasar ke Banten, dan Wali Songo di Jawa. Dari mereka inilah, Islam lokal dibuka..."

Perdebatan kedatangan Islam di Nusantara

Mengenai kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan yang panjang di antara para ahli sejarah. Mengenai tiga masalah pokok, yakni :
1. Tempat asal kedatangan Islam
2. Para pembawa Islam, dan
3. Waktu kedatangan Islam

Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab tiga masalah pokok ini belum tuntas. Tidak hanya kurangnya data yang dapat mendukung teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada. Terdapat kecenderungan kuat adanya suatu teori yang hanya menekankan aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok tersebut, tetapi mengabaikan aspek-aspek lainnya.

Oleh karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam segi-segi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, konversi agama yang terjadi, dan proses Islamisasi yang terlibat di dalamnya.

Kedatangan Islam di wilayah Nusantara tidaklah bersamaan. Demikian pula, kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada masa Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad ke-7 Masehi, dan ke-8 Masehi, selat Malaka mulai dilalui pedagang-pedagang muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Berdasarkan Berita Cina pada masa penguasa T'ang, pada masa itu diduga keras masyarakat muslim telah ada, baik di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Sumatra sendiri. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negara-negara di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayah di bagian barat maupun kerajaan Cina pada masa T;ang di Asia Timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara.

Baca : Puncak kekuasaan Dinasti Bani Umayah

Kepulauan Nusantara juga telah dianggap penting bagi perdagangan antarbangsa sejak zaman purba, karena pulau-pulaunya terletak di sepanjang laut (pantai) yang menghubungkan Cina dan kekuasaan kekaisaran Romawi, kapal-kapal dari berbagai negeri singgah di wilayah Nusantara untuk memuat barang-barang dagangan, seperti rempah-rempah, damar, dan kayu berharga.

Dalam hal ini pula, Taufik Abdullah menjelaskan bahwa wilayah barat nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik perhatian para pedagang dan menjadi lintasan penting antara Cina dan India.

Oleh karena itu, pedagang-pedagang muslim asal Arab telah sampai ke kepulauan Nusantara pada abad ke-2 Sebelum Masehi. Hanya mereka menyebutnya sebagai pulau-pulau Cina atau Al-Hind, sehingga tidak mengherankan bila pada tahun 675 M telah terdapat perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatra.

Dengan ini pula para pedagang muslim dari Persia dan India sampai di kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 M (1 H), Islam telah menyebar dari Timur Tengah dari berbagai wilayah India dan Arabia ke Semenanjung dan kepulauan Indonesia pada akhir abad ketiga belas, empat belas, dan lima belas.

Para pedagang asing yang berkunjung ke kepulauan Indonesia membawa gagasan atau adat-istiadatnya kepada bangsa Indonesia. Kebudayaan India termasuk kepercayaan pada kesaktian raja-raja berpengaruh kuat dan menjadi kepercayaan paling penting sebelum awal Masehi.

Falsafah India Klasik tentang Raja Adikuasa memberi inspirasi kepada penguasa Indonesia yang berambisi, yang pada saat itu sebenarnya setingkat kepala suku agama Hindu dan Budha yang datang dari India diyakini oleh para penguasa Indonesia hingga rakyatnya.

Hinduisme ini kadang-kadang dapat menggantikan atau bercampur dengan kepercayaan animisme yang semula dianut oleh para nenek moyang bangsa Indonesia. Demikian juga para mubaligh dan pedagang muslim dari Arab yang datang ke wilayah Nusantara memperkenalkan Islam secara damai.

Referensi lain mengenai sejarah masuknya Islam bisa anda baca pada artikel berikut :
1. 2 pendapat masuknya Islam ke Indonesia
2. Sumber eksternal dan internal masuknya Islam di Indonesia

Demikian pembahasan mengenai Teori kedatangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan, semoga menjadi catatan sejarah Islam nusantara.

Read more ...

Berdirinya Dinasti Samaniyah dan kehancurannya

Dinasti Samaniyah timbul sebagai salah satu pendukung sejarah Islam dari tahun 875-1004 Masehi. Berdirinya Dinasti Samaniyah bermula dari pengangkatan empat orang cucu Samanoleh Khalifah AlMa;mun menjadi gubernur di daerah Samarkand, Pirghana, Shash, dan Harat yang ada dibawah pemerintahan Dinasti Thahiri pada waktu itu.

Akan tetapi, ternyata selain mempunyai hasrat untuk menguasai wilayah yang diberikan khalifah kepada mereka, keempat cucu tersebut mendapat simpati warga Persia, Iran. Awalnya simpati mereka itu hanya di kota-kota kekuasaannya, kemudian menyebar ke seluruh negeri Iran, termasuk Sijistan, Karman, Jurjan, Ar-Ray, dan Tabanistan, ditambah lagi daerah Transoxiana di Khurasan.

Philip K. Hitti menjelaskan tentang pendirian Dinasti Samaniyah sebagai berikut :

"The Samanids of Transoxiana and Persia (874-999) were descended from Saman, a Zoroastrian noble of Balkh. The founder of the dynasty was Nasr Ibn Ahmad (874-92), a great grandson of Saman, but the one who established its power was Nasr's brother Ismail (892-907),  who in 900 wrested Khurasan from Tahirids, the Samanids under Nasr II Ibn Ahmad (913-43), fouth in the line, extended their kingdom to its greatest limits, including under their sceptre Sijistan, Karman, Jurjan, Ar-Rayy and Tabaristan".

Berdirinya Dinasti Samaniyah ini didorong pula oleh kecenderungan masyarakat Iran pada waktu itu yang ingin memerdekakan diri terlepas dari Baghdad. Oleh karena itu, tegaknya Dinasti Samaniyah ini bisa jadi merupakan manifestasi dari hasrat masyarakat Iran pada waktu itu.

Adapun pelopor yang pertama kali memproklamasikan Dinasti Samaniyah ini sebagaimana penjelasan Philip K. Hitti adalah Nasr Ibn Ahmad tahun 874 Masehi, cucu tertua dari keturunan Samaniyah, bangsawan Balk Zoroasterian dan dicetuskan di Transoxiana.

Dinasti Samaniyah berhasil menjalin hubungan yang baik, sehingga berbagai kemajuan pada dinasti ini cukup membanggakan, baik dibidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan politik. Pelopor yang sangat berpengaruh dalam filsafat dan ilmu pengetahuan pada zaman Dinasti Samaniyah adalah Ibn Sina, yang pada waktu itu pernah menjadi menteri.

Dinasti ini juga mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Hal ini diakibatkan adanya hubungan yang baik antara kepala-kepala daerah dan pemerintah pusat, yaitu Bani Abbas.

Kehancuran Dinasti Samaniyah

Setelah mencapai puncak kegemilangannya bagi bangsa Parsi (Iran), semangat fanatik kesukuan pun cukup tinggi pada dinasti ini. Oleh karenanya ketika banyak imigran Turki yang menduduki posisi di pemerintahan, dengan serta merta para imigran Turki tersebut dicopot karena faktor kesukuan.

Akibat ulahnya ini, Dinasti Samaniyah mengalami kehancuran, karena mendapat penyerangan dari bangsa Turki. Dengan keruntuhannya, tumbuh dinasti kecil baru yaitu Dinasti Al-Ghaznawi yang terletak di India dan di Turki.

Dinasti Samaniyah juga telah berhasil menciptakan kota Bukhara sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Selain Ibn Sina muncul juga para pujangga dan ilmuwan yang terkenal, antara lain : Al-Firdausi, Ummar Kayam, Al-Biruni, dan Zakariya Ar-Razi.

Selain kota Bukhara, Dinasti Samaniyah juga berhasil membangun Samarkand, hingga mampu menandingi kota-kota lainnya di dunia Islam pada zaman itu. Kota, selain berfungsi sebagai kota ilmu pengetahuan dan budaya, juga telah menjadi kota perdagangan. Samaniyah telah lenyap, namun perjuangan dan pengorbanannya dalam mengembangkan Islam senantiasa diingat oleh umat Islam di seluruh dunia.

Read more ...

Sejarah berdirinya Dinasti Saffariah sampai akhir riwayatnya

Dinasti Saffariah berlangsung lebih singkat jika dibandingkan dengan Dinasti Thahiri, yang hanya bertahan 21 tahun, yaitu dari tahun 867-903 M. Philip K. Hitti mengatakan bahwa dinasti ini didirikan oleh Ya'kub Ibn Al-Laits. Ia berasal dari keluarga perajin tembaga dan semenjak kecil bekerja di perusahaan orang tuanya. Keluarga ini berasal dari Sijistan.

Selain ahli dalam bidang ini, ia juga dikenal gemar merampok, tetapi dermawan terhadap fakir miskin. Lebih jelasnya berikut adalah ungkapan Philip K. Hitti :

"The Saffarid Dinasty, which originated in Sijistan and reigned in Persia for forty-one years (867-908, owes its foundations to one Ya'qub Ibn Al-Layth As-Saffar (867-78), As-Saffar (copper-smith) was a coppersmith by profession and a brigand by avocations".

Menurut Boswort, sekalipun singkat, kelompok Saffariyah ini memiliki kekuasaan yang cukup luas dan megah. Ya'kub mendapat simpati dari pemerintah Sijistan pada waktu itu karena dinilai memiliki kesopanan dan keberanian.

Oleh karena itu, Ya'kub ditunjuk untuk memimpin pasukan memerangi pembangkang terhadap Daulah Abbasiyah di bagian timur khususnya Sijstan. Ketika Ya'kub ditunjuk menjadi panglima perang, ia berhasil mengalahkan para pembangkang dalam waktu relatif singkat.

Akhirnya ia berjalan sendiri tanpa menghiraukan perintah Baghdad setelah ia menjabat 'Amir di Khurasan. Selanjutnya, menguasai Harat dan Busang. Setelah berhasil mengusir tentara Thahiriyah, akhirnya ia menjadi pemimpin di daerah tersebut. Ya'kub juga menakhlukkan sisa-sisa kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Thahiriyah yang masih setia di Khurasan, sehingga kekuasaannya semakin luas dan mantap.

Ya'kub sangat berambisi menduduki kekuasaannya dengan gerakan yang membabi buta. Hal ini sebenarnya diperingatkan oleh khalifah di Baghdad pada waktu itu, namun ia tidak mempedulikan lagi apa yang dilarang oleh pemerintah pusat.. Ia menentangnya dan melanjutkan gerakannya sampa Persia, Irak Ahwaz. Karena faktor inilah, Boswort menyebutkan bahwa Dinasti Saffariah ini luas.

Saffariah juga dikenal dinasti yang dipimpin oleh rakyat jelata, dan perilaku mereka seperti bandit dan yang menjadi elemen-elemen mereka juga tokoh-tokoh radikal.

Kerasnya sikap Ya'kub dan penentangnya yang keras terhadap instruksi khalifah, serta ditunjukannya kekuasan-kekuasaan baru yang diduduki oleh Ya'kub dengan kekuatan bala tentara yang cukup kuat, menunjukkan bahwa Khalifah Abbas di Baghdad sudah menunjukkan kelemahan.

Dengan kelemahannya tersebut, Baghdad yang waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tamad telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Ya'kub. Di antara daerah-daerah yang diberikan khalifah pada waktu itu adalah Khurasan, Tibrasan, Jurjan, dan Ar-Ra.

Ya'kub menjadi pemimpin dinastinya kurang lebih 11 tahun. Setelah ia meninggal pada tahun 878, kepemimpinannya diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Laits. Sikap Amr ini tidak keras seperti saudaranya. Bahkan sebelum ia diangkat menggantikan Ya'kub ia telah mengirimkan surat kepada pemerintah Baghdad pada daerahnya. Dengan demikian, pengangkatan Amr pun mendapat sokongan dari Baghdad.

Sekalipun demikian, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa surat itu dimaksudkan sebagai tujuan politik agar Baghdad mendukungnya. Fakta yang ada adalah Amr akan menaati seluruh perintah Baghdad.

Kenyataannya, ini didukung oleh pula oleh fakta bahwa setelah ia menggantikan kakaknya, hubungan Baghdad dengan Saffariah semakin baik. Namun ada analisis yang menyebutkan bahwa Baghdad melunak terhadap Amr dengan tujuan lebih menenangkan suasana dan stabilitas politik, karena jika Al-Mu'tamad tidak mendukungnya dikhawatirkan kelompok Amr ini akan menambah masalah.

Sekalipun demikian, kekuasaan Amr ini dieleminasi, sehingga luas wilayahnya tidak seluas seperti yang dikuasai oleh Ya'kub. Diantara wilayah yang dicabut khalifah adalah daerah Khurasan, dan diberikannya kepada Mahmud bin Thahir.

Pada saat khalifah Baghdad dipegang oleh Al-Mu'tadid, Baghdad tetap mengakui kekuasaan Amr, sekalipun mendapat perlawanan dari kalangan istana. Pembesar istana menahan Amr, kemudian memberikan kekuasannya kepada cucunya, Thahir Ibn Muhammad Ibn Amr.

Setelah Thahir Ibn Muhammad Ibn Amr, kekuasaan diberikan kepada saudaranya Al-Laits Ibn Ali Ibn Al-Laits, tetapi khalifah ini berhadapan dengan As-Sabakri, yaitu pembantu Amr Ibn Al-Laits. Pada saat inilah terjadi perebutan kekuasaan dan berakhirlah riwayat Dinasti Saffariah.

Demikian sejarah berdirinya Dinasti Saffariah sampai akhir riwayatnya, semoga menambah catatan sejarah Islam.

Read more ...