Monday, August 31, 2015

Peta Sumatra Barat lengkap dengan 12 nama kabupaten dan kota

Sesuai namanya, Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra bagian barat dengan ibukotanya Padang. Karena letaknya yang memanjang di pesisir bagian barat Pulau Sumatra, sehingga sebagian wilayahnya bagian berupa pantai.

Wilayah Sumatra Barat (Sumbar) hingga ke lepas pantai, beberapa pulau yang berada di sebelah barat pantai antara lain : Kepulauan Mentawai; Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Bagai utara, Pulau Bagai selatan dan beberapa pulau kecil. Sayangnya Sumatra Barat rawan sekali gempa bumi, karena letaknya tepat di patahan bumi Semangko yang merupakan pertemuan antara patahan Eurasia dan Indo-Australia.

Seperti provinsi-provinsi lainnya, Sumatra Barat banyak menyimpan catatan sejarah terutama masa perang kemerdekaan. Salah satunya yang masih terkenal hingga sekarang adalah Perang Padri/Perang Paderi. Selengkapnya bisa anda baca di artikel sejarah : Terjadinya Perang Padri abad ke-19

Peta Sumatra Barat

Jika dilihat dari petanya, batas-batas provinsi Sumatra Barat adalah :
- bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia/Samudera Hindia
- bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara
- bagian timur berbatasan dengan Provinsi Riau
- bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu

Untuk mengenal lebih jauh tentang Provinsi Sumatra Barat, di sini kami sertakan peta Sumbar lengkap dengan nama kota/kabupaten, gunung, dan pulau. Jika ingin melihatnya lebih jelas silahkan klik gambarnya agar mendapatkan gambar peta ukuran maksimal. Berikut gambar peta Sumatra Barat

Peta Sumatra Barat lengkap

Daftar nama Kabupaten dan Kota

Sampai admin menuliskan ini, Sumatra Barat dibagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota administratif. Pada peta Sumbar di atas terlihat titik-titik hitam yang yang menunjukkan nama Kabupaten atau kota yang ada, namun mungkin saja anda kesulitan untuk mencatat satu persatu. Agar lebih jelas disini kami cantumkan nama kabupaten/kota yang ada.

12 nama Kabupaten di Sumatra Barat
1. Kabupaten Agam, ibukota : Lubuk Basung
2. Kabupaten Dharmasraya, ibukota : Pulau Punjung
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai, ibukota : Tuapejat
4. Kabupaten Lima Puluh Kota, ibukota : Sarilamak
5. Kabupaten Padang Pariaman, ibukota : Parit Malintang
6. Kabupaten Pasaman, ibukota : Lubuk Sikaping
7. Kabupaten Pasaman Barat, ibukota : Simpang Ampek
8. Kabupaten Pesisir Selatan, ibukota : Painan
9. Kabupaten Sijunjung, ibukota : Muaro Sijunjung
10. Kabupaten Solok, ibukota : Arosuka
11. Kabupaten Solok Selatan, ibukota : Padang Aro
12. Kabupaten Tanah Datar, ibukota : Batusangkar

7 nama Kota di Sumatra Barat
13. Kota Bukittinggi
14. Kota Padang
15. Kota Padangpanjang
16. Kota Pariaman
17. Kota Payakumbuh
18. Kota Sawahlunto
19. Kota Solok

Lihat juga peta provinsi lainnya di Pulau Sumatra, yaitu  :

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Provinsi Sumatra Barat silahkan kunjungi situs resminya di : www.sumbarprov.go.id

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Peta Sumatra Barat lengkap dengan 12 nama kabupaten dan kota. Semoga menjadi catatan sejarah di masa yang akan datang.
Read more ...

Peta Sumatra Utara lengkap dengan 25 nama kabupaten dan 8 kota

Peta Sumatra Utara lengkap dengan 25 nama kabupaten 8 kota - Seperti namanya, Provinsi Sumatra Utara merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatra bagian utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, yang beribukota Medan. Di provinsi ini juga memendam catatan sejarah Indonesia, mulai dari zaman kerajaan sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia.

Di Sumatra Utara terdapat danau terluas bukan saja di Indonesia, tetapi danau terluas se-Asia Tenggara. Sumatra Utara memiliki lagu khas daerah, seperti : Butet, Dago Inang Sare, Lisoi, Meriam Tomong, dan Rambadia.

Di dalam peta Sumatra Utara terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Sihabahu, Gunung Tanpolo-nanjing, dan Gunung Sarik Merapi.

Peta Sumatra Utara

Bagi anda yang sedang mencari bagaimana penampakan Peta Sumatra Utara berikut kami lampirkan gambar atau peta provinsi tersebut. Untuk melihat lebih jelas, silahkan klik gambar peta maka anda akan melihat peta dalam ukuran penuh.

Peta Sumatra Utara

Pada peta Sumatra Utara di atas tampak bahwa provinsi tersebut di sisi barat dan timur berbatasan langsung dengan laut. Di sebelah barat dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur dengan Selat Malaka. Bagian utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan sebelah selatan dengan Provinsi Sumatra Barat.

25 nama kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatra Utara

Karena wilayahnya yang cukup luas, hingga admin menuliskan ini Sumatra Utara dibagi dalam 25 kabupaten dan 8 kota. Jika dengan peta mungkin saja anda bisa membaca dan melihat letak masing-masing kota dan kabupaten, namun rasanya kurang praktis, karena anda harus menulisnya sendiri satu-persatu.

Untuk itu, bersama peta Sumatra ini kami lampirkan daftar nama kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut lengkap dengan nama ibukotanya seperti di bawah ini :

25 nama kabupaten di Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
1. Kabupaten Asahan, ibukota : Kisaran
2. Kabupaten Batubara, ibukota : Limapuluh  OK
3. Kabupaten Dairi, ibukota :  Sidikalang
4. Kabupaten Deli Serdang, ibukota : Lubuk Pakam
5. Kabupaten Humbang Hasundutan, ibukota : Dolok Sanggul
6. Kabupaten Karo, ibukota : Kabanjahe
7. Kabupaten Labuhanbatu, ibukota : Rantau Prapat
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan , ibukota : Kota Pinang
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara, ibukota : Aek Kanopan
10. Kabupaten Langkat, ibukota : Stabat
11. Kabupaten Mandailing Natal, ibukota : Panyabungan
12. Kabupaten Nias , ibukota : Gunung Sitoli
13. Kabupaten Nias Barat, ibukota : Lahomi
14. Kabupaten Nias Selatan, ibukota : Teluk Dalam
15. Kabupaten Nias Utara, ibukota : Lotu
16. Kabupaten Padang Lawas , ibukota : Sibuhuan
17. Kabupaten Padang Lawas Utara, ibukota : Gunung Tua
18. Kabupaten Pakpak Bharat , ibukota : Salak
19. Kabupaten Samosir, ibukota : Pangururan
20. Kabupaten Serdang Bedagai, ibukota : Sei Rampah
21. Kabupaten Simalungun, ibukota : Raya
22. Kabupaten Tapanuli Selatan, ibukota : Sipirok
23. Kabupaten Tapanuli Tengah, ibukota : Pandan
24. Kabupaten Tapanuli Utara, ibukota : Tarutung
25. Kabupaten Toba Samosir, ibukota : Balige

8 nama kota di Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
1. Kota Binjai
2. Kota Gunungsitoli
3. Kota Medan
4. Kota Padangsidempuan
5. Kota Pematangsiantar
6. Kota Sibolga
7. Kota Tanjungbalai
8. Kota Tebing Tinggi

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Provinsi Sumatra Utara kunjungi situs resminya di : www.sumutprov.go.id

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Peta Sumatra Utara lengkap dengan 25 nama kabupaten dan 8 kota. Untuk saat ini mungkin daftar kabupaten dan kota ini belum begitu bermanfaat, namun dihari mendatang mungkin saja terjadi pemekaran kota. Sehingga bisa saja jumlahnya berubah. Inilah yang bisa kita catat mungkin saja penting untuk sejarah bagi anak cucu kita mendatang.
Read more ...

Sunday, August 30, 2015

Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau

Setelah sebelumnya telah kita bahas Perkembangan Islam di Malaka, kali ini akan diulas tentang Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau. Isa-sisa kerajaan Sriwijaya ditumpas oleh Majapahit. Sejumlah pangeran dan prajurit melarikan diri ke berbagai wilayah Melayu. Di Pulau Jolo terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Baguinda.

Menurut satu riwayat sejarah, seorang Arab yang melakukan perjalanan dari Sumatra ke Kalimantan menikahi seorang anak percampuran raja Baguinda pada tahun 1450 Maehi. Setelah itu, semua sultan Sulu menyatakan diri sebagai keturunan dari sultan pertama.

Islam yang berkembang di Sulu dan Filipina Utara dibawa oleh para pedagang dan da'i Malaka, sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuk kesultanan Islam di Filipina telah ada perkampungan muslim tahun 1514 M.

Pada tahun 1511 M, pusat perdagangan Islam (Malaka) jatuh ke tangan Portugis. Anggota keluarga kerajaan melarikan diri ke berbagai daerah untuk mengungsi. Setelah Malaka jatuh, Brunei muncul sebagai pusat perdagangan bagi umat Islam tahun 1520 M.

Sultan Muhammad yang berkuasa di Brunei didukung oleh saudaranya di Johor, Ahmad. Sultan yang berkuasa berikutnya adalah Nakoda Ragam dengan gelar Sultan Bolkiah. Pada zamannya, Brunei berkembang dan angkatan perang dibentuk.

Perkembangan Islam di Sarawak Sulu dan Mindanau

Pada tahun 1565 M, Spanyol menaklukkan Filipina dan penganut Katholik. Dalam melakukan perluasan kekuasaan di Filipina, Spanyol mendapat perlawanan dari tiga kesultanan Islam, yaitu : Sulu, Maguindanan, dan Bayan. Sejak itu, Islam tidak melakukan gerakan senjata (1973 - 7976) yang memaksa Manila menandatangani perjanjian perdamaian yang terkenal dengan nama Perjanjian Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi Moro.

Pemerintah Filipina tidak bisa mematuhi Perjanjian Tripoli, sehingga pada tahun 1977, terjadi lagi perang antara muslim dengan pemerintah. Nur Misuari mendapat tantangan dari fraksi lain, ayitu Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang konservatif dan kelompok reformis MNLF (MNLF-RG) yang modernis.

Pada zaman Corozon Aquino, Manila gagal meneruskan negoisasi yang berpijak pada perjanjian Tripoli. Akan tetapi, pemerintah berjanji akan memberikan otonomi terbatas kepada Moro. Meskipun demikian, MNLF telah menarik diri dari negoisasi dan bahkan menyerukan kepada fraksi-fraksi Moro lainnya.
Read more ...

Peta Bali lengkap dengan nama kabupaten dan kota

Peta Bali lengkap dengan nama kabupaten dan kota - Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tempat wisata yang terkenal di dunia. Setiap tahunnya ratusan bahkan ribuan wisatawan mancanegara pergi ke sana untuk melihat keindahan yang ada di Pulau Dewata ini. Berbagai tempat wisata khas mulai dari pantai, bangunan pura, dan seni tradisional Bali membuat para wisatawan mancanegara mengaguminya.

Tidak berbeda jauh dengan provinsi lainnya, meskipun Pulau Bali relatif kecil, namun menyimpan banyak sejarah yang patut dicatat bangsa Indonesia. Pada zaman kerajaan, Bali pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bali. Meski tak begitu populer seperti kerajaan-kerajaan besar nusantara yang populer seperti Majapahit misalnya, Kerajaan Bali juga meninggalkan berbagai situs sejarah seperti candi. Selengkapnya mengenai kerajaan di Pulau Dewata ini silahkan baca di artikel sejarah : Tentang sejarah Kerajaan Bali

Dizaman kemerdekaan, rakyat Bali patut diacungi jempol atas semangatnya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dibawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, rakyat Bali bertempur habis-habisan melawan penjajah. Pertempuran tersebut masih jelas teringat di jiwa rakyat Indonesia, yang terkenal dengan pertempuran Puputan Margarana. Bagaimana pertempuran tersebut baca selengkapnya di artikel sejarah : Puputan Margarana Bali

Gambar Peta Bali dan batasnya

Seperti telah disinggung di atas, provinsi Bali merupakan sebuah pulau yang relatif kecil. Pulau Bali di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali yang merupakan pertemuan antara Bali dan Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Jika anda hanya melihat peta Bali di bawah ini, saya yakin tidak akan jelas untuk melihat nama-nama kota, pantai maupun tempat-tempat wisata yang ada di sana. Untuk itu, agar anda dapat melihatnya secara rinci, silahkan klik gambar peta Bali di bawah ini dan simpan di komputer anda.

Peta Bali lengkap dengan nama kabupaten dan kota

Nama Kabupaten dan kota di Bali

Karena wilayahnya yang sempit, maka pembagian wilayah kabupaten dan kota provinsi Bali hanya sedikit saja, yaitu 8 kabupaten dan 2 kota saja. Untuk melengkapi pengetahuan kita mengenai Provinsi Bali, di bawah ini kami lampirkan sejumlah nama kabupaten dan kota beserta ibu kotanya.

Delapan nama kabupaten di Bali
1. Badung, ibukota : Mangupura
2. Bangli,  ibukota : Bangli
3. Buleleng, ibukota : Singaraja
4. Gianyar,  ibukota : Gianyar
5. Jembrana,  ibukota : Negara
6. Karangasem ,  ibukota : Karangasem
7. Klungkung,  ibukota : Semarapura
8.Tabanan,  ibukota : Tabanan

Dua nama kota di Bali
1. Amlapura,  ibukota : I Wayan Wira Dharma
2. Denpasar,  ibukota : Denpasar

Mungkin anda belum tahu hukum adat yang ada di Pulau Dewata ini? Silahkan baca selengkapnya di artikel : Sekilas tentang hukum adat Tawan Karang di Bali

Untuk mengetahui bagaimana pemerintahan Bali sekarang ini, silahkan kunjungi situs resminya di : www.baliprov.go.id

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Peta Bali lengkap dengan nama kabupaten dan kota. Semoga menjadikan manfaat bagi anda yang sedang mencari Peta Bali beserta nama kabupaten dan kotanya.
Read more ...

Peta Aceh lengkap dengan nama provinsi dan kota

Peta Aceh lengkap dengan nama provinsi dan kota - Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatra. Provinsi yang disebut sebagai Serambi Mekah ini memiliki peran penting dalam catatan sejarah Indonesia, mulai prasejarah, zaman kerajaan, zaman perjuangan melawan bangsa Barat hingga Indonesia merdeka.

Pada zaman kerajaan, Aceh merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kuat. Karena letaknya yang strategis perdagangan di sana telah maju pada zamannya. Pedagang dari bangsa Barat maupun bangsa Barat banyak melakukan transaksi perdagangan di Aceh. Sehingga percampuran kebudayaan Islam maupun Barat terjadi. Aceh juga tak luput dari perannya pada Proses masuknya Islam ke Indonesia. Lebih jauh mengenai Aceh pada zaman kerajaan silahkan baca artikel sejarah : Kerajaan Islam Aceh

Kembali ke pokok bahasan Peta Aceh, jika dilihat dari petanya wilayah Aceh tidak begitu luas jika dibanding dengan deretan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Semakin ke utara wilayahnya semakin sempit. Ibu kota provinsi Aceh bernama Banda Aceh yang letaknya di ujung utara.

Peta Aceh lengkap dengan nama provinsi dan kota

Batas Provinsi Aceh

Wilayah Aceh bagian utara dan timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, bagian selatan dengan Provinsi Sumatra Utara dan bagian barat dengan Samudera Indonesia.

Dari peta Aceh di atas dapat kita lihat betapa wilayah provinsi Aceh tidak begitu besar, bahkan cenderung kecil. Namun, provinsi ini merupakan alam makmur yang menyimpan catatan sejarah Islam yang sangat besar.

Hingga admin menuliskan artikel Peta Aceh ini, provinsi tersebut dibagi dalam wilayah 18 kabupaten dan 5 kota. Bagi anda yang ingin mengetahui nama kabupaten dan kota yang ada di Aceh, berikut kami lampirkan daftarnya beserta ibu kota masing-masing kabupaten dan kota.

Daftar Kabupaten di Aceh
1. Aceh Barat, Ibu Kota : Meulaboh
2. Aceh Barat Daya, Ibu Kota : Blangpidie
3. Aceh Besar, Ibu Kota : Kota Jantho
4. Aceh Jaya, Ibu Kota : Calang
5. Aceh Selatan, Ibu Kota : Tapak Tuan
6. Aceh Singkil, Ibu Kota : Singkil
7. Aceh Tamiang, Ibu Kota : Karang Baru
8. Aceh Tengah, Ibu Kota : Takengon
9. Aceh Tenggara, Ibu Kota : Kutacane
10. Aceh Timur, Ibu Kota : Idi Rayeuk
11. Aceh Utara, Ibu Kota : Lhoksukon
12. Bener Meriah, Ibu Kota : Simpang Tiga Redelong
13. Bireuen, Ibu Kota : Bireuen
14. Gayo Lues, Ibu Kota : Blang Kejeren
15. Nagan Raya, Ibu Kota : Suka Makmue
16. Pidie, Ibu Kota : Sigli
17. Pidie Jaya, Ibu Kota : Meureudu
18. Simeulue, Ibu Kota : Sinabang

Daftar kota di Aceh
1. Kota Banda Aceh, Ibu Kota : Banda Aceh
2. Kota Langsa, Ibu Kota : Langsa
3. Kota Lhokseumawe, Ibu Kota : Lhokseumawe
4. Kota Sabang, Ibu Kota : Sabang
5. Kota Subulussalam, Ibu Kota : Subulussalam

Selengkapnya mengenai Provinsi Aceh silahkan lihat di situs resmi pemerintah Aceh yang beralamat di : acehprov.go.id

Baca juga : Perlawanan Aceh terhadap Portugis

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Peta Aceh lengkap dengan nama provinsi dan kota, semoga menjadikan manfaat untuk lebih mengenal Provinsi Aceh.
Read more ...

Perkembangan Islam di Malaka

Perkembangan Islam di Malaka - Islam berkembang di Malaka yang merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Parameswara. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Syah setelah menikah dengan saudara perempuan Raja Samudera Pasai.

Muhammad Iskandar Syah diganti oleh Muhammad Syah yang berkuasa mulai tahun 1424 sampai 1444 Masehi. Selanjutnya Muhammad Syah diganti oleh Abu Sa'id yang berkuasa dari tahun 1444 sampai 1445 Masehi, dan Abu Sa'id digantikan oleh Sultan Muzhaffar Syah yang berkuasa dari tahun 1445 sampai 1459 Masehi.

Pada zaman Sultan Muzhaffar Syah, agama Islam disebarkan secara langsung oleh raja atau sultan, sehingga mengalami perkembangan yang pesat dan mampu menguasai perdagangan di Malaka.

Ibu kota kerajaan Malaka adalah Johor yang sekarang termasuk wilayah negara Malaysia. Untuk mengetahui letak kota Johor silahkan baca artikel : Peta Negara Malaysia, dan jika ingin lebih lanjut mengetahui negara Malaysia silahkan baca : Tentang Negara Malaysia

Pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka, sehingga mengurangi peran Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kemudian Ibu kota Malaka dipindahkan dari Johor ke Kepulauan Riau untuk mengakomodasikan kepentingan bangsa Aceh.

Kemudian Aceh menggantikan peran Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan memiliki pemerintahan sendiri yang kuat. Selanjutnya mengenai kerajaan Islam ini bisa anda baca di artikel sejarah : Kerajaan Islam Aceh

Peta Malaka
Berikut kami sertakan peta Malaka yang mungkin bermanfaat bagi anda.

Peta Malaka

Demikian sekilas pembahasan mengenai sejarah Perkembangan Islam di Malaka, semoga menjadi catatan sejarah Islam di Nusantara.
Read more ...

Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah

Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah - Monumen Nasional yang lebih dikenal dengan sebutan singkat "Monas" adalah sebuah monumen bersejarah. Monas dibangun dengan setinggi seratus tiga puluh dua (132) meter. Monumen Nasional Jakarta didirikan dalam rangka untuk mengenang perjuangan seluruh rakyat Indonesia ketika merebut kemerdekaan dari Belanda. Monumen Nasional di bangun bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 1961, masa pemerintahan Presiden Sukarno. Monas dibuka untuk khalayak umum pada 12 Juli tahun 1975.

Tugu Monas bermahkota lidah api berlapis lembaran emas, yang merupakan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang terus berkobat dan menyala. Tugu Monas berlokasi di tengah-tengah Lapangan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat. Monumen Nasional dan Museum Nasional dibuka untuk pengunjung setiap hari dari jam 8 pagi WIB sampai pukul 15 WIB. Sedangkan setiap hari Senin minggu terakhir setiap bulan ditutup bagi pengunjung.

Sejarah Monumen Nasional

Masih ingat bahwa pusat pemerintahan RI zaman mempertahankan kemerdekaan berada di Yogyakarta? Baca kembali artikel sejarah : Yogyakarta ibu kota perjuangan gerilya

Ketika pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta, pada tahun 1949 Presiden Soekarno merencanakan membangun sebuah Monumen Nasional yang setara dengan Menara Eiffel di depan Istana Merdeka Jakarta. Pembangunan Monumen Nasional ditujukan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, agar generasi penerus bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa patriotisme.

Sayembara rancangan Monumen Nasional
Pada tahun 1955, dibentuk sebuah komite nasional dan rancangan Monas digelar disayembarakan. Ada 51 karya rancangan monas yang masuk. Namun, satu rancangan ciptaan Frederich Silaban yang terpilih karena dianggap memenuhi kriteria oleh komite sayembara.

Mengapa rancangan Frederich Silaban dianggap memenuhi kriteria? Karena melambangkan atau menggambarkan karakter bangsa Indonesia.

Sayembara berikutnya digelar tahun 1960. namun dari 136 peserta tidak ada satu karyapun yang memenuhi kriteria komite.

Kemudian ketua juri sayembara meminta kepada Silaban untuk menunjukkan rancangan karyanya kepada Presiden Soekarno. Tetapi, ternyata rancangan monumen nasional tersebut tidak membuat Presiden Soekarno jatuh hati untuk mengiyakannya. Karena presiden menginginkan sebuah monumen yang melambangkan Lingga dan Yoni.

Oleh karenanya, Silaban diminta merancang sebuah monumen bertema lingga yoni. Tetapi setelah rancangan diajukan terlalu luar biasa yang diperkirakan banyak menguras keuangan negara, padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang kembang kempis. Silaban tidak mau membuat rancangan monas yang lebih kecil dan menghemat biaya, justru menyarankan untuk menunda pembangunan sampai keadaan ekonomi Indonesia lebih baik.

Presiden Soekarno mengambil langkah menunjuk seorang arsitek bernama R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. R.M. Soedarsono mengambil tema angka 17, angka 8, dan angka 45, yang merujuk pada tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan Monumen Nasional digarap oleh Friedrich Silaban dan R. M. Soedarsono, dan mulai dibangun 17 Agustus 1961 pada areal seluas 80 hektare.

Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah

Bagaimana rancangan pembangunan Monumen Nasional?

Pembangunan Monumen Nasional atau Monas didasarkan pada konsep Lingga dan Yoni. Tugu yang menjulang lurus setinggi 132 meter ini merupakan lingga perlambang laki-laki, sebuah elemen bersifat aktif sekaligus positif, dan merupakan lambang siang hari.

Sedangkan pelataran berbentuk cawan yang berperan sebagai landasan tugu adalah Yoni. Yoni tersebut melambangkan wanita, yang merupakan elemen pasif dan negatif, melambangkan malam hari.

Jadi, Lingga Yoni adalah lambang kesuburan dan kesatuan serasi saling melengkapi semenjak masa prasejarah Indonesia. Namun ada pula yang menafsirkan bahwa bentuk Monumen Nasional atau Tugu Monas yang demikian megah merupakan sepasang "alu" dan "Lesung". Dalam masyarakat tradisional Jawa, alu merupakan alat penumbuk padi, sedangkan lesung merupakan tempat menumbuk padi. Dengan demikian rancangan pembangunan Monumen nasional merupakan sebuah bangunan yang dipenuhi kekhasan budaya masyarakat/bangsa Indonesia.

Di Taman Medan Merdeka Utara terdapat sebuah kolam yang memiliki ukuran 25m persegi., sengaja dibangun agar udara disekitar Taman Monas lebih sejuk. Di dekatnya lagi dibangun juga air mancur yang dihiasi patung Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda. Patung tersebut terbuat dari perunggu berbobot 8 ton, yang dibuat oleh pemahat terkenal dari Italia bernama Prof. Coberlato, yang ditujukan sebagai sumbangan dari Konsulat Jendral Honores untuk Indonesia Dr. Mario Bross.

Pembangunan Monumen Nasional (Tugu Monas)

Monumen Nasional dibangun melalui 3 tahap utama, yaitu sebagai berikut :
1. Pembangunan tahap pertama
Pembangunan Monumen Nasional tahap awal 1961/1962 dan 1964/1965, secara resmi pembangunan dimulai tanggal 17 Agustus 1961 bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Presiden Soekarno secara simbolis menancapkan pasak beton pertama.

Total pasak beton yang ditanam sejumlah 284, difungsikan sebagai pondasi utama Monas. Sedangkan sejumlah 360 pasak beton ditanamkan sebagai pondasi Museum Nasional. Seluruh pembangunan pondasi selesai bulan Maret tahun 1962. Pembangunan dinding museum rampung bulan Oktober 1962.

2. Pembangunan tahap pertama
Pembangunan Monumen Nasional tahap ke-2 berlangsung kurang lebih 2 tahun, dari tahun 1966 sampai 1968. Tersendatnya pembangunan Monas karena akibat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) dan berbagai pemberontakan dalam negeri Indonesia.

3. Pembangunan tahap ketiga
Pembangunan Monumen Nasional museum sejarah nasional tahap ke-3/tahap akhir berjalan dari tahun 1969 sampai 1976. Namun, meski pembangunan telah usai, masih terjadi berbagai masalah. Salah satu masalah yang timbul adalah bocornya air yang menyebabkan museum nasional tergenang.

Apa saja yang terdapat di Monumen Nasional?

Ruang Kemerdekaan
Ruang Kemerdekaan berbentuk amphitheater terdapat di dalam cawan monumen nasional (monas). Ruangan tersebut dapat dikunjungi melalui tangga berputar dari pintu utara dan pintu selatan. Di sana terdapat simbol kenegaraan dan kemerdekaan Indonesia. Antara lain : naskah asli proklamasi kemerdekaan yang tersimpan di kotak kaca dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta kepulauan NKRI berlapis emas, dan bendera merah putih. Pada dinding tertulis naskah proklamasi.

Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional merupakan sebuah ruangan yang tenang yang dapat digunakan untuk mengheningkan cipta. Di ruang kemerdekaan terdapat sebuah pintu mekanis yang terbuat dari perunggu seberat 4 ton yang dilapisi emas berukir bunga Wijaya Kusuma yang merupakan lambang keabadian. Juga ukiran bunga Teratai yang merupakan lembang kesucian. Pintu tersebut terletak di dinding sisi barat yang dilapisi marmer hitam.

Pintu di ruang kemerdekaan disebut Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka dan memperdengarkan lagu Padamu Negeri, kemudian terdengar rekaman suara Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yang berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945.

Di sisi selatan terdapat patung Garuda Pancasila yang terbuat dari perunggu berlapis emas seberat 3,5 ton. Pada bagian timur terpampang tulisan naskah proklamasi dengan huruf terbuat dari perunggu, Di bagian utara dinding marmer hitam digambarkan kepulauan Nusantara yang dilapisi emas,

Puncak Monumen Nasional dan Api Kemerdekaan
Sebuah pelataran yang dibangun setinggi 115 meter merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan pengunjung untuk menikmati indahnya pemandangan kota Jakarta dari ketinggian Monumen Nasional.

Lift pada pintu selatan dapat digunakan pengunjung untuk menuju pelataran puncak dengan 11 meter persegi dengan ketinggian 115 meter dari atas permukaan tanah. Lift tersebut sanggup membawa 11 orang dalam sekali angkut.

Sedangkan pelataran puncak tersebut dapat menampung 50 orang tanpa berdesakan. Disana disediakan sebuah teropong yang dapat digunakan untuk melihat seluruh penjuru kota Jakarta dengan lebih jelas.

Monumen Nasional puncak berupa cawan yang menyangga nyala lampu perunggu seberat 14,5 ton berlapis emas 35 Kilogram. Obor tersebut setinggi 14 meter dengan diameter 6 m. Lidah api merupakan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang sealu menyala dalam meraih kemerdekaan.

Pada awalnya nyala api perunggu tersebut dilapisi lembaran emas seberat 35 kilogram, namun dalam rangka menyambut perayaan 50 tahun kemerdekaan RI tahun 1995, lembaran emas tersebut kembali dilapisi emas, hingga beratnya mencapai 50.

Puncak Monumen Nasional berupa Api Nan Tak Kunjung Padam yang memiliki makna agar bangsa Indonesia selalu memiliki semangat menyala abadi sepanjang masa. Seorang pengusaha Aceh salah satu orang terkaya di Indonesia bernama Teuku Markam, menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang ada pada obor monumen nasional (Monas).

Relief Sejarah Monumen Nasional Indonesia

Di setiap sudut halaman luar Monumen Nasional terlihat relief penggambaran sejarah bangsa Indonesia. Relief tersebut berawal dari sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara masa lampau yang menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berjalan searah jarum dan secara kronologis menceritakan masa penjajahan Kolonial Belanda, perjuangan rakyat Indonesia, terbentuknya organisasi modern abad ke-20, Sumpah Pemuda 28 oktober 1928, penjajahan Jepang dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan dan sebagainya

Museum Sejarah Nasional
Dasar Monumen Nasional dibangun sebuah Museum Sejarah Nasional Republik Indonesia. Ruangan tersebut berukuran 80 meter persegi, yang mampu menampung pengunjung 500 orang tanpa berdesakan.

Ruangan Museum Sejarah Nasional berlapis marmer, terdapat 51 dekorasi. Dekorasi tersebut menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa pra sejarah hingga masa Orde Baru pemerintahan Bapak Soeharto.

Demikian ulasan mengenai Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah, sebuah tugu peringatan yang sering di sebut Tugu Monas. Bagi anda yang penasaran ingin melihat secara langsung megahnya Monumen Nasional (Monas) silahkan berkunjung ke Ibu Kota Indonesia Jakarta.
Read more ...

Saturday, August 29, 2015

Peta Jawa Timur lengkap dengan 29 nama kabupaten dan 9 kota

Peta Jawa Timur lengkap - Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa bagian timur. Sampai admin menuliskan ini, provinsi dibagi dalam 29 kabupaten dan 9 kota.

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang mayoritas penduduknya memiliki perekonomian yang maju. Karena tanah yang subur membuat para petani mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas.

Provinsi Jawa Timur juga memiliki catatan sejarah yang takkan terlupakan oleh rakyat Indonesia. Baik itu zaman kerajaan maupun zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Pada zaman kerajaan, di sana berdiri sebuah kerajaan kuno terbesar bernama Majapahit yang terkenal dengan patih Gajahmada dengan Sumpah Palapanya. Sebagai referensi anda bisa membacanya di artikel sejarah : Majapahit kerajaan kuno terbesar

Satu lagi, tokoh peramal kuno terkenal bernama Jayabaya masih melekat di jiwa masyarakat Jawa hingga saat ini, karena masih banyak menyimpan misteri. Beliau adalah Raja Kerajaan Kediri yang wafat tanpa meninggalkan bekas, dalam istilah jawa muksa. Bagi anda pecinta sejarah bisa melihat petilasannya yang kami tulis di artikel sejarah : Wisata Sejarah Pamuksan Sri Aji Joyoboyo kediri, dan masih banyak lagi.

Sedangkan pada zaman Kemerdekaan, sebuah pertempuran sengit dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terkenal dengan Pertempuran 10 Nopember 1945 pimpinan Bung Tomo. Pertempuran tersebut memakan banyak korban, sehingga dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana sejarah terjadinya pertempuran tersebut silahkan baca di artikel sejarah : Pertempuran Surabaya dijadikan hari pahlawan

Peta Jawa Timur

Kembali ke pokok bahasan, bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Peta Jawa Timur, di bawah ini kami lampirkan gambar atau peta provinsi Jawa Timur lengkap dengan nama kabupaten dan kota. Dengan melihat peta Jawa Timur ini diharapkan anda akan mengetahui di mana batas provinsi ini dan di mana letak masing-masing kota dan kabupaten yang ada.

Jika peta Jawa Timur di bawah ini kurang jelas silahkan klik saja gambarnya, anda akan diantar ke halaman baru dengan ukuran peta maksimal yang lebih jelas, dilengkapi dengan tool zoomnya.


Peta Jawa Timur lengkap dengan 29 nama kabupaten dan 9 kota

Dengan melihat peta Jawa Timur di atas, saya yakin anda akan kesulitan untuk mencatat satu-persatu nama kabupaten dan kota yang ada. Maka dari itu admin lampirkan juga nama kabupaten dan kota tersebut dalam tulisan mandiri di bawah ini. Di bawah ini tercatat 29 nama kabupaten dan 9 kota, semoga memberi manfaat.

29 Kabupaten provinsi Jawa Timur :
  1. Kabupaten Bangkalan ibukota : Bangkalan
  2. Kabupaten Banyuwangi ibukota : Banyuwangi
  3. Kabupaten Blitar ibukota : Kanigoro
  4. Kabupaten Bojonegoro ibukota : Bojonegoro
  5. Kabupaten Bondowoso ibukota : Bondowoso
  6. Kabupaten Gresik ibukota : Gresik
  7. Kabupaten Jember ibukota : Jember
  8. Kabupaten Jombang ibukota : Jombang
  9. Kabupaten Kediri ibukota : Kediri
  10. Kabupaten Lamongan ibukota : Lamongan
  11. Kabupaten Lumajang ibukota : Lumajang
  12. Kabupaten Madiun ibukota : Caruban
  13. Kabupaten Magetan ibukota : Magetan
  14. Kabupaten Malang ibukota : Kepanjen
  15. Kabupaten Mojokerto ibukota : Mojosari
  16. Kabupaten Nganjuk ibukota : Nganjuk
  17. Kabupaten Ngawi ibukota : Ngawi
  18. Kabupaten Pacitan ibukota : Pacitan
  19. Kabupaten Pamekasan ibukota : Pamekasan
  20. Kabupaten Pasuruan ibukota : Bangil
  21. Kabupaten Ponorogo ibukota : Ponorogo
  22. Kabupaten Probolinggo ibukota : Kraksaan
  23. Kabupaten Sampang ibukota : Sampang
  24. Kabupaten Sidoarjo ibukota : Sidoarjo
  25. Kabupaten Situbondo ibukota : Situbondo
  26. Kabupaten Sumenep ibukota : Sumenep
  27. Kabupaten Trenggalek  ibukota :Trenggalek
  28. Kabupaten Tuban ibukota : Tuban
  29. Kabupaten Tulungagung ibukota : Tulungagung
9 Kota provinsi Jawa Timur :
  1. Kota Batu
  2. Kota Blitar
  3. Kota Kediri
  4. Kota Madiun
  5. Kota Malang
  6. Kota Mojokerto
  7. Kota Pasuruan
  8. Kota Probolinggo
  9. Kota Surabaya
Jika ingin mengetahui jumlah provinsi yang ada di Indonesia, silahkan lihat : Tabel 34 provinsi di Indonesia dan ibukotanya

Demikian ulasan mengenai Peta Jawa Timur lengkap dengan 29 nama kabupaten dan 9 kota. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita semua dengan mengetahui wilayah Provinsi Jawa Timur melalui gambar atau peta.
Read more ...

Friday, August 28, 2015

Islam zaman Demokrasi Terpimpin

Islam zaman Demokrasi Terpimpin - Terjerembabnya Kabinet Parlementer (saat itu Kabinet Ali II) mengakibatkan politik di Indonesia masa krisis. Hal ini terjadi bersamaan dengan bergulirnya Demokrasi Terpimpin Bung Karno. Dalam masa krisis ini perjuangan parpol Islam beralih dari Politik Praktis ke Politik Ideologi.

Yang dimaksud Demokrasi Terpimpin menurut pemerintah (Bung Karno) adalah demokrasi murni yang berdasarkan suatu ideologi yang memimpin dengan menentukan tujuan serta cara mencapainya. Dari batasan tersebut dapat dipahami kata "Demokrasi" dan "Terpimpin", dua kata yang bersifat komplementer.

Terpimpin berarti ada seorang pemimpin yang memimpin dalam rangka demokrasi. Dalam praktiknya, kata terpimpin lebih dominan dan dapat menggusur kata demokrasi itu sendiri. Pada saat itu, sempurnalah tiga wewenang negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) berada dalam satu genggaman kekuasaan Soekarno.

Timbulnya pemusatan kekuasaan pada satu tangan mencuatkan konsekuensi yang variatif bagi parpol Islam, sehingga terjadi kristalisasi NU dan PSII. Sedangkan Perti diizinkan tetap eksis, karena pro-Demokrasi Terpimpin yang dijadikan wakil kelompok agama Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis) yang merupakan Jargon Politik Bung Karno dalam rangka menciptakan Persatuan Bangsa.

Karena tarikan Bung Karno sangat tegas dalam menandai batas antara musuh revolusi, Masyumi yang selalu vokal dalam melancarkan kritik tajam tidak dihiraukan. Bahkan, para pemimpin Masyumi khususnya yang sejak awal dikursus ideologi di Indonesia dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dipenjarakan karena oposisi mereka terhadap pemerintah yang tak berkesudahan.

Akhirnya, dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya seperti Mohammad Natsir dan Safruddin Prawiranegara ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI, Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960. Baca selengkapnya di artikel : Sejarah pemberontakan PRRI dan Permesta

Dalam pandangan Bahtiar Effendi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dibalik kekalahan simbolik tersebut, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara memberi pengaruh negatif terhadap kekuasaan.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan NU saat itu? Tampaknya motivasi keterlibatan NU di dalam Demokrasi Terpimpin harus dipandang secara internal, bahwa semua keputusan NU di dasarkan atas pertimbangan agama yang kemudian ia mengambil kaidah Ma La Yudraku Kulluhu La Yudraku B' Dhuhu. Misalnya NU menerima Manipol Usdeknya Soekarno.

Akibat penerimaan ini, NU seringkali dipandang sebagai partai yang oportunistik. Meskipun demikian, para pemimpinnya membela diri dengan menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam rezim Demokrasi Terpimpin adalah untuk mengimbangi posisi PKI yang semakin dominan.

Pada sisi lain Masyumi menilai bahwa proaktif dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno merupakan suatu penyimpangan terhadap ajaran Islam. Adapun Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti) menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatis, bahkan keikutsertaan NU hanya strategi bukan berarti idealismenya bergeser.

Dalam Demokrasi Terpimpin dilakukan pemangkasan parpol, melalui berbagai Keppres Parpol dikebiri sebagai konsekuensinya obsesinya yang merupakan ide pokoknya, yaitu melakukan emaskulasi partai-partai politik. Hal ini karena menurutnya parpol-parpol inilah yang menciptakan pemerintahan yang tidak efektif.

Dalam kenyataannya, Masyumi belum pernah sekalipun bersedia duduk bareng PKI dalam satu kabinet, sampai Masyumi dibubarkan. Kemudian, NU menjadi parpol Islam terbesar, namun diantara parpol-parpol yang ada, hanya PKI yang mampu bersaing dalam kompetisi kekuatan politik nasional, bersama militer, dan Bung Karno.

Sikap akomodatif NU atau dalam bahasa Deliar Noer "Politik Penyesuaian Diri" dalam bidang politik praktis berbanding terbalik bila bersinggungan dengan keyakinan agama terlihat dengan tampilnya NU sebagai penentang utama PKI dengan menandinginya dalam semua aspek kehidupan.

Kolaborasi antara NU dan Soekarno terus berlangsung sampai runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Rezim baru tersebut segera mengasingkan beberapa kekuatan penting di masyarakat. Soekarno mengasingkan elit intelektual dan elit politik dengan menekan ekspresi kultural.

Lebih jauh, ia mengatakan negeri ini pada kehancuran ekonomi sebagai akibat dari pengeluaran yang sangat besar dan akumulasi utang asing yang membengkak. Rezim baru ini juga memberikan kesempatan besar pada komunis untuk mengonsolidasikan posisi politik mereka.

Kehancuran Demokrasi Terpimpin terjadi setelah kudeta yang gagal melalui Gerakan 30-S/PKI tahun 1965, berpegang pada selembar Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 yang disebut SUPERSEMAR. Jenderal Soeharto pemegang mandat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara terhitung sejak tanggal tersebut hingga dibangunnya orde politik baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru yang sanggup menggusur Orde Lama.

Selengkapnya bisa anda baca di dua artikel dibawah ini :

Soeharto meraih kekuasaan berdasarkan sebuah koalisi para perwira militer Indonesia, organisasi komunitas muslim dan minoritas Katholik-Protestan, dengan dukungan profesional dan birokrat kelas menengah dan kalangan inteligensia berpendidikan Barat.

Rezim Soeharto mengambil pola kebijakan, sekuler dengan penekanan terhadap Pancasila sebagai prinsip-prinsip dasar negara dan masyarakat. Dengan demikian, tamatlah riwayat Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya diganti dengan era Reformasi sampai tahun 2007.

Referensi artikel mengenai Demokrasi Terpimpin juga bisa anda baca di empat artikel sejarah di bawah ini:

Demikian sekilas mengenai Islam zaman Demokrasi Terpimpin, semoga menjadi catatan sejarah Islam dan Indonesia yang tak pernah terlupakan.
Read more ...

Wednesday, August 26, 2015

Eksistensi Islam dalam Demokrasi Parlementer

Berakhirnya masa revolusi 29 Desember 1949 yang ditandai dengan penyebaran kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus dan 2 November 1949 di Den Haag - Belanda, menunjukkan bahwa pentas sejarah politik Indonesia memasuki era baru dengan diterapkannya sistem Demokrasi Parlementer dan Konstitusi UUD RIS 1949 yang kemudian diganti dengan UUDS 1950.

Mengenai KMB (Konferensi Meja Bundar) selengkapnya baca di artikel : Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar

Selama tahun 1950 - 1955 parlementer sangat aktif. Tidak hanya ada satu kabinet yang dijatuhkan oleh parlemen dan DPR tidak diganti sampai terbentuknya parlemen baru hasil dari Pemilihan umum tahun 1955

Antara kurun waktu tersebut, peranan parpol Islam mengalami pasang surut, seiring dengan jatuh bangunnya pimpinan parlemen. Secara kronologis dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Kabinet Hatta 1950, Masyumi memperoleh jatah 4 kursi, sedangkan PSII dan Perti tidak masuk.
2. Kabinet Natsir 1950 - 1951 tercatat 4 orang dari Masyumi  dan 2 dari PSII.
3. Dalam Kabinet Sukiman 1951 - 1952, Masyumi berkoalisi dengan PNI, masing-masing memperoleh jatah 5 kursi.
4. Dalam Kabinet Wilopo 1952 - 1953, Masyumi mendapat 4 kursi termasuk Menteri Agama Fakih Utsman dari Muhammadiyah.
5. Dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I 1953 - 1955, untuk pertama kalinya  NU duduk dalam jajaran kabinet yang memperoleh 3 kursi, sedangkan PSII memperoleh 2 kursi.
6. Kabinet Burhanudin Harahap 1955 - 1956 kembali terjalin kerja sama antara parpol Islam, yaitu Masyumi, NU, dan PSII. Kabinet ini mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan pemilu 1955.

Eksistensi Islam dalam Demokrasi Parlementer

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 penentu sejarah Indonesia

Pemilu 1955 terbukti sebagai suatu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Kampanye politik pada saat itu justru meningkatkan pergolakan untuk berebut kekuasaan, sebab masing-masing partai berusaha memperoleh dukungan dari para pejabat pada saat itu. Sepertinya semua kalangan proaktif dalam pemilu, mulai dari kyai, petani, tokoh, kampung sampai perkumpulan buruh/pekerja.

Kebanyakan mereka menggalang pengikut dari kampung-kampung yang dipimpin oleh mantan aristokarat, tuan tanah, dan dukun mistik. Partai-partai Islam menggalang pengikutnya dari kalangan tradisional dan reformis pada kampung yang berbeda.

Dengan demikian, komunitas kampus secara politik ditransformasikan menjadi aliran terorganisasi. Pemilu 1955 mengonsolidasikan bentuk baru ideologi Indonesia dan organisasi sosial, bahkan mengembangkan sebuah kelanjutan yang nyata dari masa lalu Indonesia.

Hasil pemilu 1955 adalah terbentuk Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan berjalan dari tahun 1956 - 1957 yang merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II jatuh karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintah, padahal secara konstitusional, hal ini tidak dibenarkan. Kekuasaan kepala negara hanya simbol dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Sebab lainnya karena Masyumi dan perti menarik diri dari kabient karena tidak puas dengan kebijakan dalam mengatasi krisis di daerah-daerah, karena saat itumuncul prlawanan-perlawanan di daerah terhadap pemerintah pusat.

Kekuasaan negara diambil alih oleh Presiden Soekarno dan pasukan militer sehingga aspirasi umat Islam untuk mewarnai negara dengan Islam mengalami kekalahan. Pada tahun 1957, sistem parlementer diubah menjadi Demokrasi Terpimpin termasuk didalamnya rancangan pembentukan kabinet yang terdiri atas dewan komunitas dan nasionalis.

Selanjutnya, terjadi perubahan drastis, menyusul macetnya pembicaraan dalam majelis konstituante sampai dengan tanggal 2 Juni 1950, presiden bersama militer mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante.

Faktor penyebab runtuhnya Demokrasi Parlementer

Runtuhnya Demokrasi Parlementer dipicu oleh banyak hal, antara lain sebagai berikut :
1. Militer tidak menyukai sistem tersebut, karena membuat posisinya berada di pinggiran. Analisis ini terutama berangkat dari perspektif sipil-militer.

2. Demokrasi Parlementer tidak memperoleh dukungan di Indonesia. Presiden Soekarno terlempar dan hanya menjadi simbol saja, padahal sebagai pemimpin Solidarity Maker, ia memiliki basis masa yang luas. Hal ini sangat berlawanan dengan politisi sipil lainnya, seperti Syahrir dan Moh. Hatta yang bertipe administratif.

3. Demokrasi Parlementer tidak dapat menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (beraneka ragam) sehingga akhirnya runtuh.

4. Berhubungan dengan budaya politik Indonesia yang bersumber pada Demokrasi Desa yang sangat menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sedangkan Demokrasi Parlementer mengikuti cara Barat yang mengenal vooting.

Referensi lain mengenai Demokrasi Parlementer silahkan baca artikel sejarah : 7 kabinet masa Demokrasi Parlementer

Demikian pembahasan mengenai Eksistensi Islam dalam Demokrasi Parlementer, semoga menjadi catatan sejarah Islam Indonesia.
Read more ...

Islam zaman revolusi Indonesia

Islam zaman revolusi Indonesia - Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, muncul persoalan baru, yaitu dimentahkannya kembali gentlementasi agreement yang telah susah payah dikemas dalam Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam tidak bertambah kuat setelah Bung Karno dan Bung Hatta disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam KNIP yang dibentuk kemudian, dari 137 anggotanya, hanya 20 orang yang berasal dari golongan Islam, sedangkan dari 15 anggota BPKNIP yang dibentuk bulan Oktober 1945, hanya dua orang wakil Islam.

Setelah mengalami perombakan pada bulan September, 17 anggota golongan Islam hanya mendapat jatah 3 orang. Secara kuantitas, perwakilan ini tidak adil. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam kabinet presidentil hanya memperoleh jatah kursi Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso, dan Menteri Negara : K.H. Wahid Hasyim.

Kekalahan golongan Islam dengan dihapuskannya Piagam Jakarta membuat mereka bersatu dan merasa senasib. Mereka mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu. Ini berarti pula bahwa konflik ideologis tentang dasar negara hukum belum berakhir. Masalah yang kemudian mencuat kembali dalam konstituante hasil Pemilihan umum tahun 1955.

3 partai politik dilihat dari segi ideologis

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 10 tanggal 3 November 1945 tentang dibolehkannya membentuk partai-partai politik, parpol-parpol bermunculan, walaupun pada tubuh pemerintah sendiri saat itu sebenarnya ada keinginan untuk menciptakan monolitich nasional party.

Dilihat dari segi ideologi, partai-partai politik di Indonesia dibedakan atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut :
1. Ideologi Islam
Diwakili oleh Masyumi (lahir 7 November 1945), PSII (keluar dari Masyumi tahun 1947), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan NU (kelauar dari Masyumi pada tahun 1952).

2. Ideologi Nasional sekuler, diwakili oleh PNI.

3. Ideologi Marxis-Sosialis
Diwakili oleh Partai Sosialis (10 November 1945), PKI (7 November 1945), Partai Buruh Indonesia (8 November 1945), Partai Rakyat Sosialis (20 November 1945), dan partai-partai lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam mainstream ideologis di atas.

Pada saat menjamurnya parpol kurun waktu November sampai Desember 1945, umat Islam begitu kompak menyatukan langkah dengan ditandainya Kongres Umat Islam pada tanggal 7 - 8 November 1945 di Yogyakarta.

Semangat yang menjiwai kongres tersebut dilaksanakan pada saat seluruh bangsa tengah menghadapi tentara sekutu dan tentara Belanda yang membonceng sekutu dan berniat kembali menjajah bangsa Indonesia dengan tegas dan penuh keyakinan menggunakan seruan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Isy Kariman Aw Mut Stahidan dan para ulama mengeluarkan fatwa-fatwa fardu 'ain untuk mempertahankan kemerdekaan. Implikasi kongres tersebut menghasilkan barisan sabilillah dan hizbullah. Dengan demikian, jelas sekali menurut Mohammad Natsir bahwa umat Islam sangat proaktif dalam menulis sejarah. Hasil terpenting dari kong Islam tersebut adalah terbentuknya satu wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia, yakni partai politik Islam Masyumi.

Kiprah Masyumi dan tampilnya Syahrir

Sebagai partai politik terbesar pada saat itu, Masyumi bukan tidak menyadari terjadinya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan pada masa permulaan revolusi, baik pada kabinet maupun pada KNIP, tetapi lebih dikarenakan pertimbangan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa pada tahap yang sangat menentukan jauh lebih penting daripada sekadar kepentingan partai. Masyumi tidak mendesakkan keinginannya untuk dilakukan perubahan yang telah lebih proporsional dalam kabinet maupun KNIP.

Tampilnya Syahrir di pentas politik nasional ternyata belum juga dengan memperlihatkan spektrum yang lebih luas oleh Presiden Soekarno. Syahrir yang sangat terobsesi oleh sikap anti kolaboratornya menganggap  kabinet pertama di dominasi oleh kaum kolaborator, menuntut agar pemerintah Republik Indonesia benar-benar membersihkan diri dari apa yang disebutnya sebagai kolaborator politik.

Secara sistematis, gagasan tersebut diterapkan oleh Syahrir dan kelompoknya, mula-mula ia mendesak dilakukan rekonstrukturisasi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP. Dengan diterimanya petisi 50 oleh presiden Soekarno, meskipun kabinet didominasi oleh kolaborator Jepang karena KNIP diberikan fungsi legislatif, KNIP dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

Meskipun demikian, Syahrir dan kelompoknya masih belum puas. Mereka mengajukan tuntutan lain, yakni mendesak agar dilakukan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan harus kepada KNIP. Dengan demikian, sistem pemerintahan bukan lagi presidentil, melainkan parlementer.

Usulan Syahrir yang terkesan reformis, ternyata sangat lain di mata Masyumi, karena gambar-gambarnya Syahrir itu kontradiksi dengan kenyataan, dan bahwa orang-orang Syahrir justru sangat erat bekerja sama dengan Jepang maupun dengan ekspensekor Belanda. Masyumi berpendapat bahwa segala perubahan baik yang berkenaan dengan UUD maupun resuffel kabinet dapat dilakukan setelah diadakan pemilu Januari tahun berikutnya.

Perjuangan Masyumi tahun 1945 - 1949

Antara tahun 1945 sampai 1949, segala potensi kekuasaan sosial politik di Indonesia diabdikan untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Belanda dengan sekutu datang kembali untuk menjajah Indonesia, perjuangan Masyumi pada masa revolusi hampir total. Mereka menolak segala perundingan dengan Belanda, karena dipandang menodai perjuangan.

Sikap Masyumi terhadap gagasan perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan sesungguhnya menunjukkan watak dasar politik tersebut, yaitu sikapnya yang setia pada UUD yang secara yuridis-konstitusional berlaku di negara Indonesia.

Bagi Masyumi, terlepas dari dari bagaimana proses ditetapkannya sebuah UUD, jika sudah dinyatakan berlaku sebagai konstituante negara, partai politik Islam tanpa ragu-ragu akan menyatakan sikap untuk tunduk dan patuh terhadap UUD tersebut, sehingga ia konsisten pada pendirinya, lebih menyetujui sistem kabinet presidentil daripada kabinet parlementer.

Dibalik kekonsistenan sikap Masyumi, ironisnya Soekarno sebagai presiden saat itu membubarkan kabinetnya, Soekarno cenderung dan setuju dengan usulan Syahrir, sekaligus menunjukkan sebagai perdana menteri, sehingga resmilah Kabinet Syahrir yang diumumkan pada tanggal 14 November 1945.

Dalam keadaan seperti itu, Masyumi tidak dapat berbuat banyak, kecuali menerima kenyataan tersebut. Karena dalam pandangannya, perubahan sistem kabinet itu lahir berdasarkan antara KNIP dengan presiden. Perubahan itu pun dianggap memiliki kekuatan hukum.

Hasilnya, dari 14 anggota kabinet parlementer, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili kalangan politisi muslim, yaitu : H. Rasyidi (menteri negara). Jumlah tersebut bertambah ketika pada tanggal 3 Januari 1946, Natsir diangkat menjadi menteri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai wakil dari Masyumi.

Peranan Masyumi dalam naik turunnya kabinet masa revolusi sangat beragam. Dalam kabinet Syahrir antara tahun 1945 - 1947 Masyumi bertindak sebagai oposisi, sampai terbentuknya Kabinet Amir Syarifuddin I.

Namun, saat itu persatuan umat Islam mulai retak, karena dengan lihai Amir Syarifuddin berhasil membujuk unsur PSII untuk berkoalisi dengan kabinetnya. Ia berkeyakinan bahwa tanpa memasukkan unsur parpol Islam kabinetnya tidak legitimed.

Dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, Masyumi bersedia ikut serta dengan maksud mempengaruhi P.M. Syarifuddin dalam perundingannya dengan pihak Belanda. Namun, usaha itu gagal dengan disepakatinya Perjanjian Renville.

Selengkapnya mengenai Persetujuan Renville silahkan baca artikel : Perundingan Renville merugikan Indonesia

Setelah timbul perpecahan internal, P.M. Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno. Berikutnya terbentuk Kabinet Mohammad Hatta yang merupakan Ekstra Kabinet dan paling lama memerintah dalam masa revolusi tersebut.

Empat hal krusial yang yang harus ditangani oleh kabinet ini adalah terjadinya gerakan Dar Al-Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, peranan Syahrir sampai penyerahan kedaulatan Belanda melalui KMB, dan penanganan pemberontakan PKI di Madiun 1948.

Anda dapat melihat pemberontakan yang dilakukan PKI selengkapnya di artikel sejarah : Pemberontakan PKI setelah Indonesia merdeka

Tekad Masyumi untuk bersatu-padu menentang segala bentuk penyelewengan pemerintah ternyata tersandung di tengah jalan dengan keluarnya PSII tahun 1947, dan lebih fatal lagi ketika NU menyatakan keluar tahun 1952, sehingga Masyumi menjadi gagal.

Demikian pembahasan mengenai Islam zaman revolusi Indonesia yang begitu panjang namun gagal ditengah jalan, semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.
Read more ...

Golongan Islam berperan dalam membahas dasar negara

Lahirnya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 9 April 1945 memiliki arti penting dalam lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut karena untuk pertama kali dalam sejarah, para pemimpin Indonesia berkumpul dalam suatu wadah membicarakan persiapan kemerdekaan bangsa beserta perlengkapannya, seperti dasar negara, kabinet dan parlemen.

BPUPKI yang terdiri atas 68 orang anggota terdiri atas komposisi 8 orang dari Jepang dan 15 orang dari golongan Islam. Yang dimaksud golongan Islam disin adalah golongan yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, ini bukan berarti mereka tidak nasionalis. Selebihnya dari golongan nasional sekuler dan priyayi Jawa. Yang dimaksud golongan nasional sekuler bukan berarti ateis atau anti agama.

Dalam perjalanan politisnya, badan yang dimotori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dapat mengesampingkan delapan anggotanya yang dari Jepang, sehingga mereka tidak terlibat dalam pembicaraan.

Dengan demikian, dua golongan saling berhadapan, yaitu golongan Islam dan nasional sekuler. Sementara golongan priyayi berpihak pada nasional sekuler. Dipihak Islam, para pendukung reformis dan tradisionalis bersatu menghadapi golongan nasional sekuler.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta.

Sidang-sidang resmi itu diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta Rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan sidang kedua yang berlangsung antara tanggal 10 - 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, RUUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.

Ketika membahas dasar negara itulah terjadi perdebatan ideologi yang sengit antara golongan Islam dan nasionalis sekuler. Sebenarnya, gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi dengan argumentasi empris mengenai negara Islam yang dicita-citakan .
Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang dicita-citakan oleh tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi negara Islam, tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya melahirkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang menunjukkan bahwa identitas orang Islam perlu dijamin secara konstitusional.

Golongan Islam berperan dalam membahas dasar negara

Referensi lainnya, silahkan baca artikel :
1. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila, yang merupakan hasil sidang BPUPKI pertama.

Berangkat dari peristiwa Jakarta Charter tersebut, dapat dimengerti bahwa Indonesia bukan sebuah negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler.
Read more ...

Masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi

Masuknya Islam ke Kalimantan - Pada awal abad ke-16 Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Trenggono (1521 - 1546 M, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam, sehingga beririlah kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudera yang diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suriansah.

Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batangla, Sukaciana, dan Sambangan. Selanjutnya di Kalimantan Timur (Kutai) pada tahun 1575 yaitu Tunggang Parangan mengislamkan raja mahkota.

Sejak baginda raja masuk Islam, terjadilah proses Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan terutama oleh putranya, dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah-daerah.

Masuknya Islam ke Maluku - Pada abad ke-10 dan ke-11, di Maluku sudah ramai perniagaan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Tentunya pada saat itu telah terjadi sentuhan pedagang muslim dengan rakyat Maluku yang membentuk komunitas Islam.

Dengan derasnya gelombang pedagang muslim dan atas ajakan Datuk Maulana Husain, di Ternate Raja Gafi Bata menerima Islam dan namanya berganti menjadi Sultan Zaenal Abidin (1465 - 1486). Di Tidore, datang seorang pendakwah dari tanah Arab bernama Syekh Mansur, dan atas ajakannya raja Tidore yang bernama Kolana masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin.

Masuknya Islam ke Ambon - Di Ambon, Islam datang dari Jawa Timur (Gresik) yang berpusat di kota pelabuhan Hitu pada tahun 1500 M. Di saat Islamisasi berlangsung, Portugis melancarkan Kristenisasi di Ternate pada tahun 1522 M. Namun, usahanya tidak banyak berhasil. Pada masa Sultan Baabullah (1570 - 1583), benteng pertahanan Portugis di Ambon ditaklukkan.

Sejarah ini bisa anda baca di artikel : Kapan Portugis datang ke Indonesia?

Masuknya Islam ke Sulawesi - Di Sulawesi Raja Gowa-Tallo I Mangarangi Daeng Maurobia, atas ajakan Datuk Rianang masuk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Alauddin di Talo Raja I Malingkoan Daeng Nyonri Kareng Katangka pada tahun yang sama masuk Islam dengan gelas Sultan Abdullah Awal Islam. Setelah itu Islam tersebar ke Luwu, Waio (1610; Sopeng dan Bone (1611).
Masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi

Pola pembentukan tiga budaya

Berkenaan dengan proses pembentukan negara atau kerajaan Islam tersebut di atas, menurut Taufik Abdullah setidak-tidaknya ada tiga pola pembentukan budaya yang tampak dari proses tersebut, yaitu:

1. Pola Samudera Pasai

Lahirnya Samudera Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Kerajaan ini bukan hanya berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diIslamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan.

Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut. Dengan pola tersebut Samudera Pasai memiliki kebebasan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan tentang dirinya.

2. Pola Sulawesi Selatan

Pola Islamisasi melalui keraton atau pusat kekuasaan. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja. Penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan.

Pola ini digunakan di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Banjarmasin. Islamisasi di daerah ini tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak mengubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu.

3. Pola Jawa

Di Jawa, Islam mendapatkan suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan. Ketika kekuasaan raja melemah, para saudagar kaya kaya di berbagai kadipaten di wilayah pesisir mendapat peluang besar untuk menjauhkan diri dari kekuasaan raja.

Mereka tidak hanay masuk Islam, tetapi juga memasuki pusat-pusat politik yang independen. Setelah keraton besar goyah, keraton-keraton kecil bersaing menggantikan kedudukannya. Ketika abad ke-14 komunitas muslim sudah besar, bersamaan dengan melemahnya Majapahit, Demak tampil menggantikan kedudukannya.

Dengan posisi baru ini, Demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi jembatan penyeberangan Islam yang paling penting di Jawa.

Tidak seperti pola Samudera Pasai, Islam mendorong pembentukan negara yang supradesa, juga tidak seperti Gowa-Tallo, keraton yang diIslamkan, di Jawa Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Jadi, yang tampil adalah suatu dilema kultural dari orang baru di dalam bangunan politik yang lama.

Demikian sedikit ulasan mengenai masuknya Islam ke Kalimantan Maluku dan Sulawesi, dan sekilas pembahasan pembentukan tiga budaya. Semoga menjadi catatan sejarah Islam Nusantara.
Read more ...

Tuesday, August 25, 2015

Penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo

Para ahli sejarah tampaknya sependapat bahwa penyebar agama Islam di Jawa adalah para Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja jika ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo.

Islam telah tersebar di Pulau Jawa, paling tidak sejak Malik Ibrahim dan Maulana Ishak yang bergelar Syaikh Awal Al-Islam diutus sebagai juru dakwah oleh raja Samudera Pasai Sultan Zaenal Abidin Bahiyah Syah tahun 1349 - 1406 M di Gresik, Jawa Timur.

Dalam percaturan politik, Islam mulai memosisikan diri ketika melemahnya kekuasaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen.


Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Islam Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah dibantu oleh para ulama dan Wali Songo, terutama dalam masalah-masalah keagamaan.

Selengkapnya mengenai Demak, baca di : Kerajaan Demak Bintoro

Penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo

Kerajaan Demak berlangsung kira-kira abad ke-15 dan abad ke-16. Disamping itu, berdiri pula Kerajaan Islam Mataram, Cirebon, dan Banten. Dalam mendirikan negara Islam tersebut, peranan Wali Songo sangat besar. Misalnya Sunan Gunung Jati mendirikan Kerajaan Islam Banten, Sunan Giri di Kerajaan Mataram yang pengaruhnya sampai ke Makasar, Ambon, dan Ternate.

Disamping kekuatan politik Islam yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangannya, Islam yang hidup di masyarakat dapat memberi dorongan kepada penguasa non-muslim untuk memeluknya. J.C. Van Leur menyebutkan bahwa motivasi bupati pantai utara Jawa memeluk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya. Dengan kata lain, para bupati telah menjadikan agama Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya.

Keterangan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa agama Islam di Jawa pada masa kerajaan Islam telah menjadi agama rakyat. Para penguasa/bupati pesisir memeluknya karena tanpa ada konversi agama, tampaknya kedudukan mereka tidak dapat dipertahankan.

Siapa saja yang disebut Wali Songo? Silahkan baca selengkapnya di : 9 nama wali sanga

Demikian pembahasan mengenai Penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo, semoga menjadi tambahan catatan sejarah Islam di Nusantara.
Read more ...

Masuknya Islam zaman kerajaan Perlak di Sumatra

Ada tiga kerajaan Islam terkenal di Sumatra pada zaman ini yang telah memosisikan Islam sebagai agama dan sebagai kekuatan politik yang mewarnai corak sosial budayanya, yaitu : Perlak, Samudera Pasai, dan Aceh.

Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Sumatra Utara, yang berkuasa pada tahun 225 - 692 H/840 - 1292 M., dengan raja pertama Perlak adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah atau Sultan Alaiddin Maulana Aziz Syah (225 - 249 H/840 - 864 M).

Hal ini sesuai dengan berita Marcopolo (seorang pengembara Itali yang tiba di Simatra pada tahun 1292) yang menyatakan bahwa pada masa itu (abad ke-8), Sumatra terbagi dalam delapan buah kerajaan yang semuanya menyembah berhala, kecuali sebuah saja, yaitu Perlak yang berpegang teguh pada Islam. Hal ini dikarenakan ia selalu didatangi pedagang-pedagang Saracen (muslimin) yang menjadikan penduduk bandar ini memeluk undang-undang Muhammad (undang-undang Islam).

Perlak dibagi menjadi 2

Pada mulanya, Islam di Perlak dipengaruhi oleh aliran Syi'ah yang bertebaran dari Parsi ketika terjadi revolusi Syi'ah pada tahun 744 - 747 M., dengan pemimpinnya Abdullah Ibnu Muawiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah (285 - 300 H/888 - 913 M) mulai masuk paham Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang tidak disukai oleh Syi'ah.

Oleh karena itu, terjadilah konflik perang saudara antara dua golongan tersebut. Namun, akhirnya dicapai perdamaian dan pembagian kerajaan Perlak pada dua bagian, yaitu :
1. Perlak Pesisir : bagian golongan Syi'ah dengan sultan dari golongan mereka, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Shah (365 - 377 H/976-988 M).

2. Perlak Pedalaman : bagi golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan sultan mereka sendiri, yaitu Sultan Alaiddin Malik Ibrahim (365 - 420 H/986 - 1012 M).

Namun akhirnya Perlak dapat disatukan kembali.

Masuknya Islam zaman kerajaan Perlak di Sumatra

Sistem pemerintahan Perlak

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kerajaan Silam Perlak pada dasarnya mengikuti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daulah Abbasiyah (750 - 1258 M) yaitu kepala pemerintahan atau kepala badan eksekutif dipegang oleh Sultan dengan dibantu oleh beberapa wazir, yaitu :
1. Wazir As-Suyasah (bidang politik).
2. Wazir Al-Harb (bidang keamanan /pertahanan).
3. Wazir Al-Maktabah (bidang administrasi negara).
4. Wazir Al-Iqtishad (bidang ekonomi/keuangan).
5. Wazir Al-Hukkam (bidang kehakiman).

Selain itu, sebagai penasihat pemerintah yang bertugas mendampingi sultan dan para wazirnya, dibentuk sebuah lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama yang berpangkat Mufti.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam baik sebagai kekuatan sosial agama maupun sebagai kekuatan sosial politik, pertama-tama memperlihatkan dirinya di Nusantara ini adalah di negeri Perlak. Dari negeri inilah pertama kali Islam memancar ke pelosok tanah air Indonesia.

Kerajaan Perlak terus hidup merdeka sampai dipersatukannya dengan Kerajaan Samudera Pasai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Malik As-Dzahir Ibn Al-Malik Ash- Shaleh tahun 688 - 1254 H/1289 -1326 M.

Dengan demikian, kerajaan Islam Perlak pada abad ke-13 sudah berada dalam kategori kerajaan Islam Samudera Pasi yang dirintis oelh Malik Ash-Shaleh/Meurah Silo tahun 659 - 688 H / 1261 - 1289 M. Samudera Pasai merupakan kerajaan yang menjadikan dasar negaranya Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Negeri ini makmur dan kaya, di dalamnya telah terdapat sistem pemerintahan yang teratur, seperti terdapatnya angkatan perang tentara laut dan darat.

Raja pertamanya adalah Meurah Malik Ash-Shaleh. Sepeninggalnya, kerajaan dipimpin oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Malik Adh-Dhahir (Tahir). Pada masa Adh-Dhahir, negeri ini telah dikunjungi oleh Ibnu BAtutah, yang menyebutkan bahwa Islam sudah hampir seabad lamanya disiarkan di Samudera Pasai.

Diperintah oleh raja yang saleh, rendah hati, tingginya semangat keagamaan rakyat dan rajanya, mengikuti madzhab Syafi'i. Negeri ini merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai negeri Islam di dunia untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniawian.

Disebutkan pula bahwa Istana Raja Samudera Pasai disusun dan diatur secara India, di antara pembesarnya ada pula orang Persia, patihnya bergelar Amir.

Kerajaan Samudera Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang menduduki selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1524 M, dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayatsyah. Selanjutnya, kerajaan Samudera Pasai berada di bawah pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam.

Sultan Ali Mughayatsyah (1514-1530) telah banyak berjasa dalam berbagai aspek keislaman. Dalam bidang politik, sultan berupaya menghadang penjajah Portugis Kristiani dengan memprakarsai negara Islam bersatu, yaitu menyatukan tenaga politik Islam di dalam sebuah negara yang kuat dan berdaulat yang diberi nama "Aceh Besar" tahun 1514 M.

Dalam bidang pemerintahan, baginda raja telah meletakkan Islam sebagai asas kenegaraan, bahkan beliau melarang orang-orang bukan Islam untuk memangku jabatan kenegaraan atau meneruskan jabatannya. Dalam bidang dakwah, dibangun usat Islam yang megah, dihimpun para ulama dari juru dakwah, serta menyuruh jihad memerangi penyembah berhala dan syirik.

Pada masa Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (abad ke-16), Aceh dikenal sebagai negara Islam yang perkasa dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang besar di Nusantara. Dalam bidang hukum, syariat Islam ditegakkan, bahkan raja telah menghukum mati anaknya karena kezaliman dan jinayat (pidana). Dari Pasai dan Aceh, Islam memancar ke seluruh pelosok Nusantara yang terjangkau oleh para juru dakwahnya.

Rekomendasi artikel lain mengenai Samudra Pasai :

Demikian pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam zaman kerajaan Perlak di Sumatra, semoga menjadikan catatan sejarah Islam nusantara. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf.
Read more ...