Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin

Peran Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia. Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).

2. Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut "To Built the World a New" yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, meredakan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.

3. Ikut memprakarsai berdirinya PBB.

4. Pada tanggal 24 Agustus - 4 September 1962 Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis.

Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar (mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa) adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Old Established Force (Oldefo), adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme.

2. New Emerging Force (Nefo), adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialisme kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok Nefo.

Lebih jauh tentang Nefo dan Oldefo bisa di baca pada artikel sejarah : Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin dijalankan politik mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo. Untuk hal tersebut kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo.

Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang menelan biaya miliaran rupiah. Untuk menyelenggarakan Ganefo dibangun kompleks olah raga Senayan. Pesta olah raga diikuti oleh 48 kontingen.

Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking, dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang. Dengan terbentuknya poros semacam ini membuat Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara-negara komunis.

Konfrontasi dengan Malaysia

Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat, antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Pembentukan federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961. Menurut Tengku Abdul Rachman, federasi yang akan dibentuk terdiri atas Malaysia, Singapura, dan Sabah.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu : perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris.

Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia ini dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani (Menteri/Panglima Angkatan Udara). Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur.

Lebih lanjut tentang konfrontasi ini silahkan baca di artikel : Politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

Pada tanggal 7 Januari 1966, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Namun saat Kembali menjadi Negara Kesatuan RI, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan diterima sebagai anggota yang ke-60.

Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB waktu itu adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.