Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah

Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah - Monumen Nasional yang lebih dikenal dengan sebutan singkat "Monas" adalah sebuah monumen bersejarah. Monas dibangun dengan setinggi seratus tiga puluh dua (132) meter. Monumen Nasional Jakarta didirikan dalam rangka untuk mengenang perjuangan seluruh rakyat Indonesia ketika merebut kemerdekaan dari Belanda. Monumen Nasional di bangun bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun 1961, masa pemerintahan Presiden Sukarno. Monas dibuka untuk khalayak umum pada 12 Juli tahun 1975.

Tugu Monas bermahkota lidah api berlapis lembaran emas, yang merupakan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang terus berkobat dan menyala. Tugu Monas berlokasi di tengah-tengah Lapangan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat. Monumen Nasional dan Museum Nasional dibuka untuk pengunjung setiap hari dari jam 8 pagi WIB sampai pukul 15 WIB. Sedangkan setiap hari Senin minggu terakhir setiap bulan ditutup bagi pengunjung.

Sejarah Monumen Nasional

Masih ingat bahwa pusat pemerintahan RI zaman mempertahankan kemerdekaan berada di Yogyakarta? Baca kembali artikel sejarah : Yogyakarta ibu kota perjuangan gerilya

Ketika pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta, pada tahun 1949 Presiden Soekarno merencanakan membangun sebuah Monumen Nasional yang setara dengan Menara Eiffel di depan Istana Merdeka Jakarta. Pembangunan Monumen Nasional ditujukan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka memperjuangkan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, agar generasi penerus bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa patriotisme.

Sayembara rancangan Monumen Nasional

Pada tahun 1955, dibentuk sebuah komite nasional dan rancangan Monas digelar disayembarakan. Ada 51 karya rancangan monas yang masuk. Namun, satu rancangan ciptaan Frederich Silaban yang terpilih karena dianggap memenuhi kriteria oleh komite sayembara.

Mengapa rancangan Frederich Silaban dianggap memenuhi kriteria? Karena melambangkan atau menggambarkan karakter bangsa Indonesia.

Sayembara berikutnya digelar tahun 1960. namun dari 136 peserta tidak ada satu karyapun yang memenuhi kriteria komite.

Kemudian ketua juri sayembara meminta kepada Silaban untuk menunjukkan rancangan karyanya kepada Presiden Soekarno. Tetapi, ternyata rancangan monumen nasional tersebut tidak membuat Presiden Soekarno jatuh hati untuk mengiyakannya. Karena presiden menginginkan sebuah monumen yang melambangkan Lingga dan Yoni.

Oleh karenanya, Silaban diminta merancang sebuah monumen bertema lingga yoni. Tetapi setelah rancangan diajukan terlalu luar biasa yang diperkirakan banyak menguras keuangan negara, padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang kembang kempis. Silaban tidak mau membuat rancangan monas yang lebih kecil dan menghemat biaya, justru menyarankan untuk menunda pembangunan sampai keadaan ekonomi Indonesia lebih baik.

Presiden Soekarno mengambil langkah menunjuk seorang arsitek bernama R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. R.M. Soedarsono mengambil tema angka 17, angka 8, dan angka 45, yang merujuk pada tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan Monumen Nasional digarap oleh Friedrich Silaban dan R. M. Soedarsono, dan mulai dibangun 17 Agustus 1961 pada areal seluas 80 hektare.

Bagaimana rancangan pembangunan Monumen Nasional?

Pembangunan Monumen Nasional atau Monas didasarkan pada konsep Lingga dan Yoni. Tugu yang menjulang lurus setinggi 132 meter ini merupakan lingga perlambang laki-laki, sebuah elemen bersifat aktif sekaligus positif, dan merupakan lambang siang hari.

Sedangkan pelataran berbentuk cawan yang berperan sebagai landasan tugu adalah Yoni. Yoni tersebut melambangkan wanita, yang merupakan elemen pasif dan negatif, melambangkan malam hari.

Jadi, Lingga Yoni adalah lambang kesuburan dan kesatuan serasi saling melengkapi semenjak masa prasejarah Indonesia. Namun ada pula yang menafsirkan bahwa bentuk Monumen Nasional atau Tugu Monas yang demikian megah merupakan sepasang "alu" dan "Lesung". Dalam masyarakat tradisional Jawa, alu merupakan alat penumbuk padi, sedangkan lesung merupakan tempat menumbuk padi. Dengan demikian rancangan pembangunan Monumen nasional merupakan sebuah bangunan yang dipenuhi kekhasan budaya masyarakat/bangsa Indonesia.

Di Taman Medan Merdeka Utara terdapat sebuah kolam yang memiliki ukuran 25m persegi., sengaja dibangun agar udara disekitar Taman Monas lebih sejuk. Di dekatnya lagi dibangun juga air mancur yang dihiasi patung Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda. Patung tersebut terbuat dari perunggu berbobot 8 ton, yang dibuat oleh pemahat terkenal dari Italia bernama Prof. Coberlato, yang ditujukan sebagai sumbangan dari Konsulat Jendral Honores untuk Indonesia Dr. Mario Bross.

Pembangunan Monumen Nasional (Tugu Monas)

Monumen Nasional dibangun melalui 3 tahap utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan tahap pertama

Pembangunan Monumen Nasional tahap awal 1961/1962 dan 1964/1965, secara resmi pembangunan dimulai tanggal 17 Agustus 1961 bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Presiden Soekarno secara simbolis menancapkan pasak beton pertama.

Total pasak beton yang ditanam sejumlah 284, difungsikan sebagai pondasi utama Monas. Sedangkan sejumlah 360 pasak beton ditanamkan sebagai pondasi Museum Nasional. Seluruh pembangunan pondasi selesai bulan Maret tahun 1962. Pembangunan dinding museum rampung bulan Oktober 1962.

2. Pembangunan tahap pertama

Pembangunan Monumen Nasional tahap ke-2 berlangsung kurang lebih 2 tahun, dari tahun 1966 sampai 1968. Tersendatnya pembangunan Monas karena akibat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) dan berbagai pemberontakan dalam negeri Indonesia.

3. Pembangunan tahap ketiga

Pembangunan Monumen Nasional museum sejarah nasional tahap ke-3/tahap akhir berjalan dari tahun 1969 sampai 1976. Namun, meski pembangunan telah usai, masih terjadi berbagai masalah. Salah satu masalah yang timbul adalah bocornya air yang menyebabkan museum nasional tergenang.

Apa saja yang terdapat di Monumen Nasional?

Ruang Kemerdekaan

Ruang Kemerdekaan berbentuk amphitheater terdapat di dalam cawan monumen nasional (monas). Ruangan tersebut dapat dikunjungi melalui tangga berputar dari pintu utara dan pintu selatan. Di sana terdapat simbol kenegaraan dan kemerdekaan Indonesia. Antara lain : naskah asli proklamasi kemerdekaan yang tersimpan di kotak kaca dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta kepulauan NKRI berlapis emas, dan bendera merah putih. Pada dinding tertulis naskah proklamasi.

Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional merupakan sebuah ruangan yang tenang yang dapat digunakan untuk mengheningkan cipta. Di ruang kemerdekaan terdapat sebuah pintu mekanis yang terbuat dari perunggu seberat 4 ton yang dilapisi emas berukir bunga Wijaya Kusuma yang merupakan lambang keabadian. Juga ukiran bunga Teratai yang merupakan lembang kesucian. Pintu tersebut terletak di dinding sisi barat yang dilapisi marmer hitam.

Pintu di ruang kemerdekaan disebut Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka dan memperdengarkan lagu Padamu Negeri, kemudian terdengar rekaman suara Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yang berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945.

Di sisi selatan terdapat patung Garuda Pancasila yang terbuat dari perunggu berlapis emas seberat 3,5 ton. Pada bagian timur terpampang tulisan naskah proklamasi dengan huruf terbuat dari perunggu, Di bagian utara dinding marmer hitam digambarkan kepulauan Nusantara yang dilapisi emas,

Puncak Monumen Nasional dan Api Kemerdekaan

Sebuah pelataran yang dibangun setinggi 115 meter merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan pengunjung untuk menikmati indahnya pemandangan kota Jakarta dari ketinggian Monumen Nasional.

Lift pada pintu selatan dapat digunakan pengunjung untuk menuju pelataran puncak dengan 11 meter persegi dengan ketinggian 115 meter dari atas permukaan tanah. Lift tersebut sanggup membawa 11 orang dalam sekali angkut.

Sedangkan pelataran puncak tersebut dapat menampung 50 orang tanpa berdesakan. Disana disediakan sebuah teropong yang dapat digunakan untuk melihat seluruh penjuru kota Jakarta dengan lebih jelas.

Monumen Nasional puncak berupa cawan yang menyangga nyala lampu perunggu seberat 14,5 ton berlapis emas 35 Kilogram. Obor tersebut setinggi 14 meter dengan diameter 6 m. Lidah api merupakan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang sealu menyala dalam meraih kemerdekaan.

Pada awalnya nyala api perunggu tersebut dilapisi lembaran emas seberat 35 kilogram, namun dalam rangka menyambut perayaan 50 tahun kemerdekaan RI tahun 1995, lembaran emas tersebut kembali dilapisi emas, hingga beratnya mencapai 50.

Puncak Monumen Nasional berupa Api Nan Tak Kunjung Padam yang memiliki makna agar bangsa Indonesia selalu memiliki semangat menyala abadi sepanjang masa. Seorang pengusaha Aceh salah satu orang terkaya di Indonesia bernama Teuku Markam, menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang ada pada obor monumen nasional (Monas).

Relief Sejarah Monumen Nasional Indonesia

Di setiap sudut halaman luar Monumen Nasional terlihat relief penggambaran sejarah bangsa Indonesia. Relief tersebut berawal dari sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara masa lampau yang menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berjalan searah jarum dan secara kronologis menceritakan masa penjajahan Kolonial Belanda, perjuangan rakyat Indonesia, terbentuknya organisasi modern abad ke-20, Sumpah Pemuda 28 oktober 1928, penjajahan Jepang dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan dan sebagainya

Museum Sejarah Nasional

Dasar Monumen Nasional dibangun sebuah Museum Sejarah Nasional Republik Indonesia. Ruangan tersebut berukuran 80 meter persegi, yang mampu menampung pengunjung 500 orang tanpa berdesakan.

Ruangan Museum Sejarah Nasional berlapis marmer, terdapat 51 dekorasi. Dekorasi tersebut menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa pra sejarah hingga masa Orde Baru pemerintahan Bapak Soeharto.

Demikian ulasan mengenai Monumen Nasional Jakarta Tugu bersejarah, sebuah tugu peringatan yang sering di sebut Tugu Monas. Bagi anda yang penasaran ingin melihat secara langsung megahnya Monumen Nasional (Monas) silahkan berkunjung ke Ibu Kota Indonesia Jakarta.

Read more ...

Sejarah gerakan Republik Maluku Selatan

Sejarah Indonesia. Sejarah gerakan Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, yang terkenal dengan nama Soumokil.

Soumokil tidak menyetujui terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Soumokil berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT yang merupakan bagian dari RIS (Republik Indonesia Serikat).

Penumpasan gerakan Republik Maluku Selatan

Berita mengenai berdirinya RMS tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara RIS. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah RIS menempuh beberapa langkah. Sebagai langkah awal, pemerintah RIS menempuh cara damai dengan mengirimkan Dr. J. Leimena.

Misi tersebut ditolak oleh Soumokil, bahkan Soumokil minta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari negara lain terutama Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia.

Usaha damai yang telah dilakukan oleh pemerintah RIS menemui jalan buntu. Pemerintah RIS memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Ekspedisi militer dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang sebagai panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur.

Pada awal November 1950 kota Ambon dapat dikuasai, namun dalam perebutan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil baru dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati.

Referensi lain seilahkan baca : Pemberontakan APRA, Andi Azis dan RMS

Demikian sejarah gerakan Republik Maluku Selatan, semoga menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia, betapa banyak masalah ketika Indonesia belum lama merdeka.

Read more ...

Sejarah pemberontakan Andi Azis di Makassar

Sejarah Indonesia. Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi selatan pada tanggal 5 April 1950, di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Andi Azis seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS.

Tujuan pemberontakan Andi Azis adalah untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Azis karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI.

Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Azis mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta.

Penumpasan pemberontakan Andi Azis

Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Azis, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi dari ultimatum tersebut memerintahkan kepada Andi Azis agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan  perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4 x 24 jam. Andi Azis juga diperintahkan untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan.

Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran.

Pada tanggal 5 Agustus 1950, tiba-tiba Markas Staf Brigade 10/Garuda Makassar dikepung oleh pengikut Andi Azis, namun berhasil dipukul mundur pihak TNI. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950.

Setelah terjadi pertempuran selama dua hari, pasukan yang mendukung gerakan Andi Azis, yakni KNIL/KL minta berunding. Pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang (TNI) dan Mayor Jenderal Scheffelaar (KNIL/KL).

Isi kesepakatan tersebut adalah penghentian tembak-menembak, KNIL/KL harus meninggalkan makassar dan meninggalkan semua senjatanya. Akhirnya Andi Azis dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Jogjakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Referensi lain bisa dibaca juga : Pemberontakan APRA, Andi Azis dan RMS

Itulah sekilas sejarah mengenai pemberontakan Andi Azis di Makasar. Semoga menjadi catatan sejarah bagi kita bersama sebagai bangsa Indonesia.

Read more ...

Tujuan gerakan APRA dan penumpasannya

Pada artikel sejarah nasional sebelumnya telah di bahas secara sekilas mengenai Pemberontakan APRA, Andi Azis dan RMS. Karena hanya secara sekilas, maka untuk kali ini meskipun tak terlalu panjang akan dibahas tujuan gerakan APRA dan penumpasannya.

Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan.

Tujuan gerakan APRA sebenarnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara  federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaann negara Pasundan tetap dipertahankan.

Ultimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki Markas Divisi Siliwangi. Akibatnya 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong.

Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer.

Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta.

Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas.

Read more ...

Sejarah pemberontakan PRRI dan Permesta

Sejarah Indonesia. Sejarah pemberontakan PRRI dan Permesta. Penyebab langsung pemberontakan PRRI/Permesta adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatra dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer.

Para perwira militer tersebut membentuk dewan daerah sebagai berikut :

1. Dewan Banteng, dibentuk tanggal 20 Desember 1956 di Sumatra Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.

2. Dewan Gajah, dibentuk tanggal 22 Desember 1956 di Sumatra Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon.

3. Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian.

4. Dewan Manguni, dibentuk pada tanggal 17 Pebruari 1957 di Manado oleh Mayor Somba.

Pemberontakan PRRI

Kemudian para tokoh militer  dan sipil pada tanggal 9 Januari 1958 mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah pembentukan pemerintahan baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah baru tersebut.

Pada tanggal 15 Pebruari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara.

Untuk menghadaai pemberontakan PRRI, pemerintah Indonesia melakukan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing.

Pemberontakan Permesta

Sementara itu, setelah dibentuk Dewan Manguni, para tokoh militer Sulawesi  memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Proklamasi di Sulawesi dipelopori oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, Panglima Wirabhuana. Permesata kemudian bergabung dengan PRRI.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer gabungan yang bernama Operasi Merdeka dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi menumpas Permesta ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) yang dikemudikan oleh seorang warga negara Amerika Serikat.

Pesawat itu ditembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta baru dapat ditumpas. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah membuka kesempatan kepada sisa-sisa pendukung Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia.

Referensi lain mengenai PRRI dan Permesta bisa anda baca di artikel sejarah : Pemberontakan MMC, PRRI dan Permesta

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Sejarah pemberontakan PRRI dan Permesta, semoga menjadi catatan perjuangan bangsa Indonesia.

Read more ...

Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal

Sejarah Indonesia. Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal. Pemerintahan Indonesia yang baru berdiri mewarisi kondisi ekonomi yang sangat kacau dari pemerintah pendudukan Jepang. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan kebijakan ekonomi.

4 Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal

Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gunting Syafruddin

Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5.1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor I tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin tersebut dilakukan dengan cara mengubah uang yang nilainya Rp 2,50 ke atas menjadi separuhnya.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia.

2. Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit, karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup.

Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Program Sumitro Joyohadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng.

Dalam perkembangannya, program benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada akhir tahun 1951 seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Adalpun tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba

Menteri perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I) memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali Baba.

Sistem ekonomi baru ini ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi dan nonpribumi (khususnya Cina). Maksud adanya sistem ini adalah agar pengusaha pribumi dan nonpribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan, karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dari pada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit.

Read more ...

Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia?

Sejarah Indonesia. Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia? Apakah latar belakang perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat? Salah satu hasil konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat (sekarang Papua) akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Lebih lanjut mengenai KMB bisa di baca pada artikel sejarah : Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar

Dengan keputusan tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke republik Indonesia.

Perjuangan membebaskan Irian Barat

Dalam upaya membebaskan Irian Barat Indonesia menempuh dengan 3 perjuangan, yaitu :

a. Perjuangan Diplomasi.

b. Konfrontasi ekonomi dan politik.

c. Konfrontasi militer.

a. Perjuangan Diplomasi

Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan dua tahap, yaitu :

1) Tahap pertama Indonesia berupaya dengan melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, namun selalu mengalami kegagalan.

2) Pada tahap kedua Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB.

Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia selalu berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapat perhatian, karena masalah tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain.

Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, maka pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan uni Indonesia-Belanda dan pembatalan persetujuan KMB pada tahun 1956.

Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil.

Dalam menanggapi usaha Indonesia tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat terutama sesama anggota NATO, akibatnya resolusi pengembalian Irian Barat gagal.

b. Konfrontasi ekonomi dan politik

Karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Konfrontasi ekonomi selengkapnya sebagai berikut :

1)  Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda.

2) Selama tahun 1956 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia dan lain-lain.

3) Selama tahun 1956 - 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan Belanda di Indonesia dan mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

Adapun konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan Unie-Statuut.

2) Pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II diumumkan pembatalan hasil KMB.

3) Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile.

4) Tanggal 18 November 1957 di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.

5) Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.

6) Pada tanggal 8 Pebruari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

7) Pada tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Tujuan di bentuknya Front Nasional pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut :

1) Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia.

2) Melaksanakan pembangunan semesta nasional.

3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda tersebut, maka PBB dalam Sidang Umum tahun 1961 kembali memperdebatkan masalah Irian Barat. Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker (diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda.

Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu dua tahun. Namun Belanda tidak mengindahkan usul tersebut justru mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB.

Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan tanpa persetujuan PBB Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan.

c. Konfrontasi militer

Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat yang kemudian terkenal dengan sebutan Trikora di Jogjakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda.

Apa saja isi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diumumkan Presiden Soekarno tersebut? Berikut isinya :

1) Gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda.

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Kemudian diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat. Adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

1) Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya.

2) Membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI.

Pembentukan provinsi Irian Barat gaya baru diputuskan dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribukota di Jayapura (pada zaman Belanda bernama Hollandia). Pada tanggal 1 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang berkedudukan di Makassar.

Pada bulan yang sama, juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Susunan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno.

2) Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution.

3) Kepala Staf : Mayor Jenderal Ahmad Yani.

Adapun untuk susunan Komando Mandala adalah sebagai berikut :

1) Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

2) Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono.

3) Wakil Panglima II : Letnan Kolonel Udara Leo Watimena.

4) Kepala Staf Umum : Kolonel Ahmad Taher.

Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat.

2) Memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat maupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama (Komodro) Yos Sudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul Kapten (Laut) Wiratno dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut :

1) Fase Infiltrasi (penyusupan) sampai akhir 1962

Yaitu dengan memasukkan sepuluh kompi di sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh.

2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

Yaitu dengan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting.

3) Fase Konsolidasi (awal 1964)

Yaitu dengan mendudukkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962 Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya Ellsworth Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Adapun isi Rencanan Bunker tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.

2) Sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap berada dalam negara RI atau memisahkan diri.

3) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.

4) Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama satu tahun.

Pihak Republik Indonesia menyambut baik ususl Amerika Serikat dan mendapatkan simpati Internasional. Namun, Belanda tidak memberikan tanggapan.

Menghadapi sikap Belanda tersebut, maka Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. Operasi ini meliputi :

1) Operasi Banteng di fak-fak dan Kaimana.

2) Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminanbuan.

3) Operasi Naga di Merauke, dan

4) Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke.

Pada fase eksploitasi direncanakan melakukan serangan terbuka (Operasi Jayawijaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1962. Namun, operasi ini batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962.

Akhir pembebasan Irian Barat

Akhirnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani Persetujuan New York antara pihak RI dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman.

Isi Pokok Persetujuan New York

Adapun isi pokok persetujuan New York adalah sebagai berikut :

1) Netherland akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2) Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

3) Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan.

4) Selama masa UNTEA. sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1963.

5) Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri dari NKRI.

Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan.

Tahapan pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia

Sesuai dengan Perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1) Mulai tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir.

2) Mulai tanggal 1 Oktober 1962 - 1 Mei 1969, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

3. Secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura) dan pihak Indonesia diwakili oleh Men/Pangab Letnan Jenderal Ahmad Yani.

Pada tahun 1969, sesuai dengan Perjanjian New York pemerintah RI mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera). Melalui pepera tersebut rakyat diberi kesempatan untuk memilih apakah tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Hasilnya Dewan Musyawarah Pepera memutuskan untuk tetap bergabung dengan NKRI.

Hasil Pepera kemudian dibawa oleh diplomasi PBB (Ortis Sanz) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24, dan tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil pepera, bahwa Irian Barat resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Silahkan baca juga referensi lain mengenai sejarah Irian Barat di artikel :

1.Pembebasan Irian Barat

2. Perjuangan panjang mempertahankan Irian Jaya

Demikianlah Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia?, sebuah perjalanan panjang perjuangan para tokoh Indonesia waktu itu dalam rangka mempertahankan wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah : SEDUMUK BATHUK SENYARI BUMI". Apakah artinya? Karena telah panjangnya artikel ini, silahkan cari sendiri di google.

Semoga sejarah pengembalian Irian Barat ini menjadi catatan sejarah bagi kita bangsa Indonesia. Jangan pernah lupakan Sejarah.

Read more ...

Peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia. Peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dejrit presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan.

Sisi positif dan negatif Dekrit Presiden Soekarno

Berlakunya dekrit presiden Soekarno ini  memiliki sisi positif dan sisi negatif.

A. Sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut :

1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.
2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.

B. Sisi negatif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut :

1. Memberi kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.

Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer, karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai politik.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai politik dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Apa saja isi Dekrit Presiden Soekarno ini silahkan baca di artikel : Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pembentukan MPRS

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai politik yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Ketua MPRS Chairul Saleh, dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang umum MPRS ini menghasilkan du ketetapan, yaitu sebagai berikut :

1. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto politik Republik Indonesia sebagai GBHN.
2. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama (1961 - 1969).

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR, namun pada kenyataannya MPRS tunduk kepada presiden yang terlihat dari tindakan presiden dalam pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III, dan pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960. Karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden mebentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).

Karena bukan hasil pemilihan umum, maka semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan pula oleh presiden. Akibatnya, DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden Soekarno tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebab berdasarkan UUD 1945, presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua (Rusian Abdulgani), 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, 24 orang wakil golongan.

Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tangga; 15 Agustus 1959.

Seperti MPRS dan DPR GR, DPAS menempatkan diri di bawah pemerintah. Alasannya adalah DPAS yang mengusulkan agar pidato presiden pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan manifesto politik (manipol) Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No. 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960.

Inti manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) sehingga dikenal dengan manipol USDEK.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan dita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno yang bertugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat.

Pembentukan Kabinet Kerja

Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri. Sedangkan Ir. Juanda menjadi menteri pertama. Kabinet Kerja dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja.

Isi Tri Program Kabinet Kerja adalah sebagai berikut :

1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Referensi lain silahkan baca juga artikel : Keadaan politik setelah Dekrit Presiden

Demikian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, semoga menjadi catatan sejarah nasional Republik Indonesia tercinta.

Read more ...

Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin

Peran Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia. Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).

2. Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut "To Built the World a New" yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, meredakan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.

3. Ikut memprakarsai berdirinya PBB.

4. Pada tanggal 24 Agustus - 4 September 1962 Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis.

Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar (mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa) adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Old Established Force (Oldefo), adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme.

2. New Emerging Force (Nefo), adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialisme kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok Nefo.

Lebih jauh tentang Nefo dan Oldefo bisa di baca pada artikel sejarah : Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin dijalankan politik mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo. Untuk hal tersebut kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo.

Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang menelan biaya miliaran rupiah. Untuk menyelenggarakan Ganefo dibangun kompleks olah raga Senayan. Pesta olah raga diikuti oleh 48 kontingen.

Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking, dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang. Dengan terbentuknya poros semacam ini membuat Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara-negara komunis.

Konfrontasi dengan Malaysia

Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat, antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Pembentukan federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961. Menurut Tengku Abdul Rachman, federasi yang akan dibentuk terdiri atas Malaysia, Singapura, dan Sabah.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu : perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris.

Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia ini dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani (Menteri/Panglima Angkatan Udara). Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur.

Lebih lanjut tentang konfrontasi ini silahkan baca di artikel : Politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

Pada tanggal 7 Januari 1966, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Namun saat Kembali menjadi Negara Kesatuan RI, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan diterima sebagai anggota yang ke-60.

Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB waktu itu adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Read more ...

Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim

Sejarah Indonesia. Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim. Perbedaan ideologi dari partai yang berkembang pada masa Demokrasi Parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara  dengan menyamp[aikan ajaran nasakom. Nasakom singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis). Adapun tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Ajaran Nasakom

Bagi Presiden Soekarno, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno percaya bahwa dengan menerima dan melaksanakan nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran nasakom mulai disebarluaskan pada masyarakat.

Upaya menyebarluaskan nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis.

Ajaran Resopim

Bila Nasakom ditujukan untuk menggalang persatuan bangsa, maka ajaran resopim yang merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, cenderung ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno.

Inti dari ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

Dampak dari pemasyarakatan ajaran Resopim ini kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

Itulah sekilas sejarah tentang Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim, semoga menjadi catatan kita bersama sebagai bangsa Indonesia.

Read more ...

Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Indonesia. Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.

Tentang pembentukan Depernas tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.

Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu satu tahun berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan tahun 1961 - 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

Tugas Bappenas

Pada tahun 1963, Depernas dibanti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
3. Menilai kerja mandataris MPRS.

Penurunan nilai uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :

1. Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
2. Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
3. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau disingkat dekon.

Tujuan dibentuk dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Namun, dalam pelaksanaannya, dekon tidak mempu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem statisme.

Artinya, masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.
2. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.
3. Pengeluaran negara cukup besar.
4. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.
5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan dipegang oleh negara).

Referensi lain penyebab kegagalan pemerintah ini bisa anda baca di artikel :

1. Penyebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin

2. Ekonomi Terpimpin zaman Kalasakti

Kebijakan pemerintah lainnya

Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.

Read more ...

Peristiwa sejarah G30SPKI

Sejarah Indonesia. Peristiwa sejarah G30SPKI. PKI menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin telah memperoleh kedudukan yang kuat dan menjadi salah satu partai terbesar dalam Pemilu I 1955 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Selengkapnya tentang Demokrasi Terpimpin bisa dibaca pada artikel sejarah : Percobaan sistem demokrasi terpimpin tahun 1958. Beberapa tindakan PKI sebelum peristiwa G-30-S/PKI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan aksi-aksi pemogokan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api, seperti di Purwokerto (Januari 1964), Cirebon (14 Mei 1964), Semarang (6 Juli 1964), Bandung (31 Agustus 1964), dan di Tasikmalaya (11 Oktober 1964).
2. Melakukan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas PKI di beberapa daerah seperti di Indramayau (16 Oktober 1964), Bandar Betsy (14 Mei 1965), Kanigoro ( 13 Januari 1965), dan pengrusakan kantor gubernur Jawa Timur (27 September 19 65).
3. Melakukan infiltrasi (penyusupan) dalam organisasi masyarakat dan sosial politik serta TNI.
4. Mengusulkan pembentukan angkatan kelima.
5. Mengadakan latihan kemiliteran bagi ormasnya, seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani.
6. Menciptakan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada pemerintah.
7. Menyingkirkan lawan-lawan politik PKI, seperti pembubaran Partai Murba oleh pemerintah atas desakan PKI.

Pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat

Adanya perbedaan ideologi dan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Sesuai dengan ideologi yang dianutnya, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Adapun Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada bulan Januari 1966 PKI mengajukan gagasan pembentukan angkatan kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Hal tersebut dilakukan untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial imperialisme (neokolim) Inggris dalam rangka Dwikora.

Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan pembentukan angkatan kelima. Menurut Men/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan angkatan kelima tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia.

Penolakan pembentukan angkatan kelima dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan laut. Mereka hanya dapat menerima jika angkatan kelima berada dalam lingkungan ABRI dan ditangan komando perwira yang profesional.

Adapun dalam menanggapi adanya isu Dewan Jenderal, Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa Dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang bertugas memberikan usul kepada men/pangad tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi.

Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 19654 muncul berita tentang memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Menurut tim dokter yang khusus di datangkan dari RRC, ada kemungkinan presiden akan lumpuh jika tidak meninggal. Pimpinan PKI yang mengetahui berita tersebut langsung dari dokter-dokter RRC merasa perlu segera mengambil tindakan.

Pemberontakan G-30-S/PKI

Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari angkatan darat.

Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Enam Jenderal korban PKI dari TNI Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Men/Pangad).
2. Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputy II Pangad).
3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad).
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur).

Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak. Namun putrinya yang bernama Ade Ima Suryani menjadi korban sasaran tembak dan kemudian gugur.

Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban. Sedangkan Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution.

Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Jogjakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiyono. Keduanya dibunuh dengan kejam di Kentungan, daerah markas suatu batalion yang dikuasai oleh perwira komunis.

Silahkan baca referensi lain artikel PKI : Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

Penumpasan G-30-S/PKI

Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai penglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat), segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi.

Dalam waktu dua puluh lima menit resimen RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi berhasil merebut kedua objek tersebut.

Pada pukul 20.10 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang isisnya memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gestapu (Gerakan 30 September). Selanjutnya, mereka telah mengambil alih kekuasaan negara.

Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa kekuatan Gestapu dapat dihandurkan dan NKRI yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Pidato Mayjen Soeharto tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan mereka dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi negara.

Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran PAngkalan Udara Utama/Lanuma Halim Perdanakusuma, yang menjadi basis kekuatan G-30-S/PKI. Opersai ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik.

Kemudian operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya. Atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman, pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat.

Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira dan tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Baca juga sejarah penumpasan PKI di artikel : Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966

Dampak sosial politik Pemberontakan G-30-S/PKI

Dalam waktu singkat gerakan 30 September PKI berhasil digagalkan. Pada tanggal 25 Oktober para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang kemudian diikuti dengan terbentuknya kesatuan aksi yang lain, seperti :

1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)

2. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

3. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)

4. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI yang tergabung dalam Front Pancasila, pada tanggal 12 Januari 1966 melancarkan aksi di halaman Gedung DPR GR dan mengajukan tiga buah tuntutan yang dikenal dengan nama tri tuntutan rakyat atau dikela Tritura.

Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut :

1. Pembubaran PKI.

2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI.

3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Baca juga referensi lain mengenai Tritura di artikel :
- Simposium Indonesia Negara Hukum 1966
- Penyebab tercetusnya Tritura

Dalam pelaksanaan tuntutan tersebut, pada tanggal 24 Pebruari 1966 gugur seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim. Kemudian Arief Rahman Hakim diangkat menjadi Pahlawan Ampera yang dikukuhkan dalam Tap. MPRS No. XXIX/MPRS/1966.

Sehari setelah insiden tersebut pemerintah membubarkan KAMI. Ternyata pembubaran KAMI ini tidak memulihkan kewibawaan pemerintah dan tidak juga menghentikan aksi-aksi tritura. Para mahasiswa kemudian membentuk laskar Arief Rahman Hakim. Mereka mengadakan aksi bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya.

Pada tanggal 8 Maret 1966, mereka menggelas demonstrasi besar-besaran di kantor wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan kedutaan besar Cina. Ketiga tempat tersebut dianggap sebagai tempat pendukung utama PKI.

Read more ...

Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966

Sejarah Indonesia. Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan tonggak Orde baru. (Baca kembali : Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tonggak sejarah lahirnya Orde Baru)

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Sebelum keluarnya Supersemar, Presiden Soekarno sedang mengadakan pertemuan dengan partai-partai politik pada tanggal 10 Maret 1966. Dalam pertemuan tersebut membahas masalah demonstrasi Tritura. Presiden mendesak agar partai-partai politik mengutuk demonstrasi Tritura, namun partai-partai yang tergabung dalam Front Pancasila tetap menuntut pembubaran PKI.

Mengapa ada Tritura? Silahkan baca secara lengkap di artikel sejarah : Penyebab tercetusnya Tritura

Pada tanggal 11 Maret 1966, berlangsung sidang paripurna Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang sempat mengalami kepanikan setelah Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan adanya pasukan tanpa tanda kesatuan di sekeliling Istana Merdeka.

Presiden Soekarno yang memimpin sidang kabinet akhirnya meninggalkan sidang menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter dan menyerahkan pucuk pimpinan sidang kepada Waperdam II, Dr. Leimena.

Bersama Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III, Chairul Saleh, Presiden Soekarno menuju Istana Bogor. Setelah sidang, Dr. Leimena pun menyusul ke Istana Bogor untuk melaporkan hasil sidang kabinet. Tidak begitu lama presiden yang didampingi tiga waperdam kedatangan tiga perwira tinggi Angkatan Darat.

Perwira tinggi tersebut adalah Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meminta kepada presiden agar segera mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan yang gawat.
2. ABRI, terutama Angkatan Darat tetap setia dan tidak meninggalkan presiden.
3. Pesan Letjen Soeharto yang isinya sanggup mengatasi keadaan apabila presiden memercayakan hal itu kepadanya.

Ketiga perwira Angkatan Darat tersebut sebelum menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor terlebih dahulu bertemu dengan Letjen Soeharto. Setelah di Istana Bogor, ketiganya mengadakan pembicaraan dengan presiden.

Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, maka ketiga perwira TNI Angkatan Darat dengan Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Jenderal Soeharto.

Setelah konsep surat dibahas bersama, kemudian Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut. Surat perintah itu lebih dikenal dengan sebutan "Surat Perintah Sebelas Maret" atau disingkat Supersemar.

Referensi lain silahkan baca : Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tonggak sejarah lahirnya Orde Baru

Isi pokok Supersemar

Isi Supersemar tersebut adalah pemberian perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintah serta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penerima mandat juga harus melaporkan segala sesuatunya kepada presiden.

Langkah Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar

Setelah Letjen Soeharto memperoleh Supersemar, maka beliau segera melakukan beberapa langkah dan tindakan sebagai berikut :

1. Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang pada tanggal 12 Maret 1966.

2. Letjen Soeharto mengamankan lima belas menteri yang diduga terlibat atau bersimpati terhadap G-30S/PKI pada tanggal 18 Maret 1966. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 tertanggal 18 Maret 1966. Untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan kemudian diangkat lima orang menteri koordinator (menko) ad intern yang bersama-sama menjadi presidium kabinet. Kelima Menko tersebut adalah : Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Cholid dan Dr. J. Leimena. Selain itu, juga diangkat beberapa orang menteri ad intern sebelum terbentuknya kabinet baru.

3. Letjen Soeharto membersihkan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur-unsur G-30S/PKI dan menetapkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.

Begitulah Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966, semoga menjadi catatan kita bersama sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta akan sejarah. Selanjutnya bisa dibaca : Simposium Indonesia Negara Hukum 1966 yang merupakan awal masa transisi pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.

Read more ...

Simposium Indonesia Negara Hukum 1966

Simposium Indonesia negara Hukum 1966. Untuk melakukan perbaikan politik di dalam negeri Indonesia setelah peristiwa G-30-S/PKI diadakan simposium kebangkitan semangat '66 pada tanggal 6 - 9 Mei 1966 di Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan KAMI dan KASI. Simposium tersebut khusus membahas bidang politik dalam negeri dengan mengambil tema Indonesia Negara Hukum.

Dalam pembahasan tersebut diingatkan bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dari asas serta norma yang berlaku dalam negara hukum. Juga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan hukum yang telah ditetapkan tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Penyimpangan yang dilakukan diantaranya Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang MPRS.

Dalam simposium tersebut pemerintah disarankan untuk mengembalikan kewibawaan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum melalui usulan tentang pemurnian pelaksanaan UUD 1945, penghentian pengeluaran penpres baru, dan peninjauan kembali semua penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula tentang adanya jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak asasi manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.

Upaya-upaya MPRS melaksanakan pemurnian UUD 19645

Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan UUD 19645, MPRS melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Jabatan pimpinan DPRGR dipisahkan dari jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak menduduki jabatan menteri.

b. Pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966 mengadakan Sidang Umum IV MPRS yang mengeluarkan beberapa ketetapan, antara lain sebagai berikut :

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 yang mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara, baik di Tingkat Pusat maupun pada Tingkat Daerah.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Bebas Aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan PKI serta Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Kabinet Ampera

Selain ketetapan tersebut, dikeluarkan juga Ketetapan MPRS No. XIII Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 untuk melaksanakan Tritura di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan masa kerja dua tahun Kabinet Ampera memiliki program kerja yang disebut dengan Caturkarya yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
2. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
4. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Adapun tugas Kabinet Ampera disebut Dwidarma Kabinet Ampera yang meliputi menciptakan stabilitas ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Berikut adalah susunan Kabinet Ampera :
Pimpinan : Presiden Soekarno
Pembantu pimpinan :

1. Letnan Jenderal Soeharto (Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan).
2. Adam Malik (Menteri Utama Bidang Politik).
3. K.H. Idham Khalid (Menteri Utama Kesejahteraan Rakyat).
4. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Menteri Ekonomi dan Keuangan).
5. Sanusi Haryadinata (Menteri Utama Perindustrian dan Pembangunan.

Anggota Kabinet : 24 Menteri

Dalam pembentukan Kabinet Ampera yang disempurnakan tanggal 11 Oktober 1966, Presiden Soekarno tetap sebagai kepala negara, sedangkan Letnan Jenderal Soeharto diangkat sebagai kepala pemerintahan. Dengan begitu telah terjadi dualisme kepemimpinan. Hal tersebut mengakibatkan perjalanan kabinet tidak lancar dan tidak menguntungkan stabilitas nasional.

Selanjutnya baca : Nawaksara pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno

Demikian pembahasan mengenai Simposium Indonesia Negara Hukum 1966 yang membahas pilitik dalam negeri Republik Indonesia.

Read more ...